Komisi XI Minta OJK Maksimalkan Realisasi Anggaran Terkait Pengawasan Sesuai Tupoksi

Media Asuransi, JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyoroti realisasi anggaran kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam hal pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi utama OJK yang dinilai belum optimal. 

OJK diminta untuk memaksimalkan kinerjanya dalam hal pengawasan, terlebih saat ini masih banyak kasus-kasus di sektor jasa keuangan yang belum terselesaikan.

Realisasi Anggaran OJK sampai bulan April 2023 ini adalah sebesar 40,34 persen dan sejatinya telah cukup optimal. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunaman, melihat ada ketimpangan karena realisasi kegiatan administratif telah mencapai 46,23 persen serta pengadaan aset sebesar 12,54 persen, sementara kegiatan operasional hanya 17,95 persen.

Kegiatan operasional ini mencakup pengaturan, pengawasan dan peningkatan hukum di sektor perbankan sebesar 18,65 persen, pasar modal 16,89 persen, IKNB 16,53 persen serta edukasi dan perlindungan konsumen 14,94 persen.

|Baca juga: OJK Luncurkan Aplikasi Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME)

“Dengan kondisi tersebut, publik bisa mengambil kesimpulan yang kurang tepat. Yakni OJK terdekat mendahulukan realisasi anggaran remunerasi dibanding kinerja-kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang,” jelas Heri, dikutip dalam laman DPR, Jumat, 26 Mei 2023.

Heri menambahkan bila diamati lebih dalam terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang realisasinya jauh dari ideal. Hal itu seperti pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan baru mencapai sebesar 9,9 persen serta edukasi dan perlindungan konsumen baru sebesar 4,5 persen. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun berharap OJK dapat memperbaiki dan lebih mengoptimalkan kinerjanya di triwulan berikutnya.

Senada dengan Heri, Anggota Komisi XI, Fauzi H Amro, turut meminta OJK untuk lebih memaksimalkan anggarannya terkait hal pengawasan sesuai dengan tupoksinya. 

“Bahwa dalam konteks realisasi anggaran, realisasi anggaran ini ‘kan satu. Menurut saya harus mencerminkan bahwa OJK ini adalah badan pengawasan, itu tidak lebih dari itu. Karena pengawasan terhadap banyak hal seperti itu asuransi, perbankan, IKNB sampai ke pasar modal,” tuturnya.

Selain laporan pelaksanaan anggaran, legislator Fraksi Partai NasDem itu juga meminta OJK untuk memberikan laporan terkait pengawasan serta penanganan terkait kasus-kasus yang terjadi pada pelaku jasa keuangan seperti kasus tentang sebelas asuransi yang bermasalah dan kasus perbankan yakni kebocoran data nasabah Bank BSI.

“Kita minta setiap kali rapat ini dikasih report ke kita supaya tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat dan penanganannya seperti apa, dan realisasi penanganan itu seperti apa?” pintanya.