OJK Siapkan Program untuk Hindarkan Warga Perdesaan dari Jerat Rentenir

Media Asuransi, TANAH DATAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan program edukasi kepada masyarakat perdesaan untuk menghindarkan mereka dari jerat rentenir. Program Desaku Cakap Keuangan yang diinisiasi oleh OJK tersebut dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah provinsi di kabupaten/kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa pihaknya akan terus memperluas akses keuangan, terutama di perdesaan. Hal itu menjadi salah satu bagian dari program Generic Model (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang resmi diluncurkan di Kampuang Nagari Sumpur, Tanah Datar Sumatra Barat dan akan diaplikasikan di banyak daerah lainnya.

“Kami bukan akses keuangan sebanyak-banyaknya supaya masyarakat di perdesaaan tidak lagi terjerat rentenir,” katanya di sela-sela peresmian peluncuran program GM EKI, Kamis, 22 Juni 2023. Dia tambahkan, program GM EKI juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa. Hal itu juga disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan.

|Baca juga: OJK Resmikan GM EKI, Program Ekosistem Keuangan Inklusif

Friderica menuturkan, program tersebut merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk, maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah. Hal tersebut dilakukan melalui pembekalan terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat.

Dia memastikan implementasi program GM EKI di Nagari Sumpur akan dilaksanakan secara berkelanjutan pada Juni hingga November 2023. Program tersebut diikuti oleh sebanyak 225 orang dari berbagai kelompok masyarakat diantaranya petani, perempuan, nelayan, UMKM, dan pelajar.

Rangkaian kegiatan akan dilakukan melalui tiga tahapan optimalisasi potensi desa yaitu inkubasi. Dalam tahapan tersebut akan dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial yang dilakukan pada Juni 2023.

Selanjutnya tahapan inkubasi yaitu pemberian pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat. Tahap tersebt akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan mulai dari akhir Juni 2023 hingga Oktober 2023 oleh stakeholders terkait yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahap ketiga yaitu pancainkubasi, dalam tahap tersebut diharapkan masyarakat desa sudah dapat menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal. Selanjutnya akan dilaksanakan identifikasi hasil pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan untuk mengukur capaian peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat desa pada November 2023.

|Baca juga: OJK Ingin Pangkas Gap Literasi dan Inklusi Keuangan

“Melalui tiga tahapan tersebut, upaya peningkatan inklusi keuangan akan terbangun secara optimal dan terukur sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Friderica.

Dia tegaskan bahwa yang membuat program EKI berbeda, karena di sini OJK tidak hanya melakukan event yang sekali selesai. Namun OJK juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-ikubasi.

Friderica menjelaskan, pada prinsipnya program EKI akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan, termasuk potensi alam, budaya, dan sosial, dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.

Meski saat ini sudah eranya digital, masalah finansial yang banyak dialami masyarakat perdesaan belum banyak berubah, yakni banyak yang terjerat utang rentenir. OJK menilai salah satu tantangan utama memberikan literasi keuangan di desa adalah membangun kesadaran masyarakat agar menggunakan jasa keuangan yang formal.

Salah satu tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk OJK adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah. TPAKD di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, misalnya, memiliki program andalan Makan Rendang, yaitu singkatan dari maksimalkan berantas rentenir sampai hilang.

Sementara itu Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan bahwa pemerintah daerah juga memiliki program sinergi dengan OJK untuk memberantas rentenir melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian besar bunganya dibayarkan oleh APBD. Sehingga nasabah hanya perlu membayar pokok pinjamannya saja. “Bunga KUR itu ‘kan 6 persen. Jadi yang 4,5 persen itu disubsidi Pemda, sisanya 1,5 persen biaya admin bank,” kata dia.

Eka menyebut, program ini jelas sangat menguntungkan masyarakat mengingat bunga pinjaman di rentenir umumnya mencapai 10 persen per minggu. Apalagi, masyarakat bisa mendapat KUR hingga Rp10 juta per orang.

Editor: S. Edi Santosa