Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengatakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan RUU APBN 2024, agar kebijakan APBN semakin kredibel, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, penyusunan RUU APBN 2024 membutuhkan perspektif publik sebagai bahan penyempurnaan sekaligus perwujudan implementasi good governance dan penguatan partisipasi publik,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik: Pokok-pokok Kebijakan APBN Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.
|Baca juga: Defisit RAPBN 2024 Terjaga, Peluang Kenaikan Rating Outlook Terbuka
Keterbukaan informasi APBN merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab moral dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif terkait penggunaan uang negara. Heru menjelaskan bahwa APBN juga pada prinsipnya merupakan hasil dari kerja melalui proses teknokratis, politik, dan administratif. “Tidak semata hanya angka, tapi ada unsur politis. APBN disusun menggunakan data, metodologi, dan strategi untuk menghasilkan kebijakan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional,” katanya.
Siklus penyusunan APBN terdiri dari rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran, di mana menurut Heru hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang, kompleks, dan melibatkan berbagai pihak.“APBN tahun 2024 dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan global dan nasional, mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Heru, dia berharap APBN 2024 nanti mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
