Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah

Media Asuransi, JAKARTA – Indonesia masih memiliki tantangan pengembangan ekonomi syariah, yakni literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah. Berdasar hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, literasi keuangan konvensional secara keseluruhan itu 49,68 persen dan inklusi keuangan mencapai 85,1 persen. Namun literasi keuangan syariah hanya 9,48 persen dan inklusi keuangan syariah 12,12 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK), Frederica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. “Literasi keuangan syariah 9,48 persen. Inklusi keuangan syariah ada pertumbuhan, dari yang sebelumnya itu 8,93 persen naik menjadi sekitar 12,12 persen. Masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan secara nasional,” katanya dalam acara Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), di Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.

|Baca juga: OJK Adakan Literasi Keuangan Syariah di Yogyakarta

Dia katakan, karena masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan tersebut, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) OJK yang harus dikerjakan. Pertama, menaikkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia yang kemudian membawa kepada kesejahteraan keluarga.

Kedua, memperkecil gap antara inflasi dan literasi  sehingga  semakin banyak orang yang sudah menggunakan dan sudah paham tentang keuangan. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi ini di masyarakat.

Menurut Friderica, salah satu cara edukasi yang dilakukan oleh OJK yakni edukasi dengan perempuan atau ibu-ibu. Pasalnya edukasi yang diterima ibu-ibu, secara berantai, nanti akan disampaikan ke komunitas, pengajian, arisan, atau keluarga di rumah. “InsyaAllah nanti diskusi  literasi dan inklusi keuangan syariah akan meningkat. Ibu-ibu ketemu teman arisannya, ketemu teman-teman di rumah, keluarga, dan lain-lain. Rasanya 1 orang ini dapat  menyebarkan kepada masyarakat kita,” tuturnya.

Lebih lanjut dia jelaskan bahwa berdasarkan wilayah,  hampir separuh dari jumlah provinsi di Indonesia memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah. Untuk itu, edukasi keuangan syariah untuk prioritas pertama akan dilakukan di Bengkulu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Maluku Utara, Kalsel, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Untuk prioritas kedua, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua Barat.

Editor: S. Edi Santosa