Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) RI akan terus menggenjot dan mengutamakan proyek non-APBN yang didukung oleh Kementerian/Lembaga teknis dan menunjang kebijakan penguatan ekonomi. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo sejak 2021 mengenai arah pengembangan infrastruktur terutama Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal tersebut sejalan dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp6.445 triliun, di mana APBN hanya mampu menyediakan Rp2.385 triliun atau 37% dari total kebutuhan anggaran.
|Baca juga: Kementerian PUPR Telah Selesaikan 87 PSN Hingga Juli 2023
“Hal tersebut berarti pembiayaan infrastruktur masih tetap memerlukan sumber-sumber lain, semisalnya skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagai contoh antara lain pengembangan Kawasan Industri (KI), percepatan Program Smelter, dan pembangunan KEK,” ungkap Menko Airlangga dikutip dari keterangan resminya, Minggu, 29 Oktober 2023.
Berdasar Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 terdapat 211 proyek dan 13 program dalam daftar PSN dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp5.746,9 triliun. Proyek-proyek tersebut tersebar di beberapa sektor di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan bandar udara, peningkatan ketahanan energi, pengembangan kawasan dan hilirisasi industri, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Percepatan pembangunan PSN tentunya tidak lepas dari upaya debottlenecking melalui fasilitas yang diberikan pemerintah seperti fasilitas percepatan pengadaan tanah dan diberikan fasilitas pembiayaan. Pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.
“Saya berharap PSN bisa dilanjutkan. Pekerjaan rumah kita ke depannya yakni bagaimana menyosialisasikan semua capaian ini kepada publik, agar mendapatkan dukungan mereka, sehingga programnya bisa diteruskan. Kita bisa menyampaikan dengan lebih sederhana kepada publik tentang capaian PSN. Banyak lesson learned lain yang telah dicapai Indonesia yang juga harus dibukukan, termasuk juga tentang keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan Kartu Prakerja,” pungkas Menko Airlangga.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
