Media Asuransi, JAKARTA – Selama lebih dari 5 dekade, Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. Berdasar data yang dihimpun Kementerian Kesehatan RI, sepanjang tahun 2022 terdapat 143.184 kasus DBD. Jumlahnya kian meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Hal tersebut diungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, saat memberikan sambutan pada Seminar Peran dan Kontribusi BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Dengue.
“Jika melihat angka kasus DBD di tahun 2022, Jumlah tersebut melonjak 94,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selaras dengan hal terebut jumlah kematian akibat dengue sepanjang tahun 2022 juga mencapai 1.236 kasus, jumlah tersebut melonjak 75,32 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini yang menjadi perhatian kita semua, bagaimana semua bersinergi untuk menurunkan angka kematian akibat DBD,” kata Ghufron dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 19 Januari 2024.
|Baca juga: Kolaborasi BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
Ghufron mengatakan bahwa kehadiran BPJS Kesehatan melalui Program JKN memberikan penjaminan terhadap pelayanan kasus demam berdarah dengue. Kasus DBD di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dari tahun 2021 ke 2022 meningkat dari 365.088 kasus menjadi 788.652 kasus.
Dia menegaskan, kasus DBD di Indonesia paling banyak terjadi pada bayi hingga anak-anak di usia 0-14 tahun. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terkait dengan pemenuhan sarana prasaran serta kompetensi dalam memberikan pelayanan DBD.
“Kami berharap, kolaborasi multisektoral yang kuat dalam pencegahan dan penanganan kasus Dengue sesuai Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021–2025 dapat terlaksana dengan baik, sehingga kasus dan kematian akibat DBD khususnya pada bayi dan anak dapat turun,” jelas Ghufron.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, mengakui bahwa kasus demam berdarah dengue masih menjadi permasalahan di Indonesia. Menurutnya, untuk menanggulangi kasus tersebut, dibutuhkan keterlibatan lintas sektoral guna menguatkan upaya promotif preventif dalam pengendalian kasus DBD.
“Upaya penanggulangan sudah banyak dilakukan, seperti larvasida, fogging, pembagian kelambu hingga Program Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Namun dengan kian meningkatnya kasus dengue, harus ada upaya tambahan yang lebih advance dan sedini mungkin untuk mengatasi kasus DBD di masa yang akan datang,” jelas Dante.
|Baca juga: Ali Ghufron Mukti BPJS Kesehatan Terus Berinovasi Hadirkan Hal Baru
Wamenkes mengungkapkan bahwa Indonesia telah menetapkan Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021–2025 dengan target 0 kematian akibat dengue pada 2030. Pertama, ada penguatan manajemen vektor yang efektif, aman dan berkesinambungan. Kedua, melakukan peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue.
Strategi selanjutnya yaitu penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen kejadian luar biasa yang responsif, peningkatan keterlibatan masyarakat yang berkesinambungan, penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program dan kemitraan dan melakukan pengembangan kajian invensi, inovasi dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti.
Ketua FNM Society, Nila F Moeloek, mengatakan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kasus DBD bergantung kepada pengendalian sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) serta penggunaan obat pembunuh jentik nyamuk (Abate) yang dinilai efektif dalam menurunkan populasi nyamuk.
“Upaya pengendalian tersebut juga bergantung kepada pengetahuan masyarakat terhadap pengendalian serta pencegahan terhadap kasus dengue. Kemudian, harus ada upaya inovatif untuk melakukan pencegahan kasus dengue,” kata Nila.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
