Media Asuransi, JAKARTA – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memberikan klarifikasi usai beredar pemberitaan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerukan wacana perihal kenaikan pajak kendaraan bermotor konvensional atau Bahan Bakar Minyak (BBM) atau bensin.
Jodi menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Luhut kemarin bukan soal menaikkan pajak sepeda motor konvensional dalam waktu dekat. Namun itu adalah terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek.
|Baca: 10 Perusahaan Asuransi Tidak Lanjutkan Bisnis Syariah, AASI: Keputusan dari Para Pemegang Saham!
“Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam rakor lintas K/L beberapa hari lalu,” jelas Jodi, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Januari 2024.
Mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum
Menurut dia, usulan pajak kendaraan bermotor itu muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Hal itu termasuk juga dibahas mengenai insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.
“Jadi itu lah yang dimaksud oleh Pak Menko, tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat,” ucapnya.
“Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat,” tegas Jodi.
Sebelumnya, Luhut mengatakan, pemerintah berencana akan menaikkan pajak motor bensin. Kenaikan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk subsidi transportasi umum seperti LRT dan kereta cepat. Adapun rencana menaikkan pajak motor bensin itu bakal disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
|Baca: Kembali ke Tugu Insurance, Kini Fadlil Iswahjudi Menjadi Claims Group Head
Selain mengalihkan pajak untuk subsidi transportasi umum, kenaikan pajak motor bensin juga diharapkan bisa menekan angka polusi udara. “Dan juga tadi langkah-langkah lain yang sedang kita rumuskan nanti kita akan dengarkan laporan sehingga nanti minggu berikutnya akan kami bawa ke ratas (rapat terbatas) dan kita dengar keputusan dari Bapak Presiden,” pungkas Luhut.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
