Media Asuransi, JAKARTA – Sesi terakhir fit and proper test Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digelar Komisi XI DPR RI pada Rabu, 6 April 2022, adalah untuk Calon Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), yakni Friderica Widyasari Dewi dan Hariyadi.
Dalam kesempatan itu Friderica menyampaikan target literasi dan inklusi keuangan jika dia terpilih menjadi ADK OJK Bidang EPK periode 2022-2027. Sedangkan Hariyadi menekankan perlunya transformasi untuk meningkatkan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen.
Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki, mengatakan bahwa peningkatan edukasi dan literasi menjadi syarat mutlak untuk mensejahterakan masyarakat. Dia sudah menyiapkan 3 strategi yakni di bidang literasi dan inklusi keuangan, market conduct, serta perlindungan konsumen dan masyarakat.
|Baca juga: Calon KE Pengawas Perbankan OJK Soroti Konsolidasi BPD
“Ini pentingnya bagaimana kita bisa menuju masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen. Ini adalah visi yang ingin saya bawa ketika nanti InsyaAllah mendapatkan amanah sebagai ADK OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Karena produk keuangan seharusnya membawa masyarakat lebih sejahtera,” ungkapnya.
Target edukasi dan perlindungan konsumen secara jangka panjang 2022-2027 sudah dia siapkan. Rata-rata kenaikan indeks literasi keuangan ditargetkan tumbuh 3 persen hingga 4 persen per tahun, sehingga akan menjadi 62 persen hingga 70 persen pada tahun 2027. Kemudian, rata-rata kenaikan indeks inklusi keuangan ditargetkan tumbuh 3 persen per tahun sehingga di tahun 2024 insyaallah akan tercapai target sesuai yang ditetapkan presiden yakni sebesar 90 persen, dan di tahun 2027 menjadi lebih dari 95 persen.
Selain itu, dia juga ingin meningkatkan inklusi keuangan di non perbankan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama dan OJK tidak bisa sendiri. Kiki menargetkan rata-rata kenaikan indeks inklusi keuangan di non perbankan sebesar 2 persen hingga 3 persen, sehingga untuk asuransi akan menjadi 23 persen hingga 28 persen, pasar modal 12 persen hingga 17 persen, pergadaian 22 persen hingga 27 persen, dan industri keuangan syariah menjadi 3 persen hingga 4 persen.
Di bagian akhir presentasinya, Kiki Widyasari juga menyinggung tugasnya jika terpilih sebagai ADK OJK periode 2022-2027, yakni di bidang perlindungan konsumen. “Sebelum mengakhiri paparan ini, saya ingin sampaikan bahwa perlindungan konsumen bukan pemadam kebakaran. Ini adalah siklus yang saling berkaitan. Jadi, perlindungan konsumen itu sudah embedded dari awal, harus dipikirkan dari sejak mendesain produk,” tegasnya.
Sementara itu, Hariyadi mengungkapkan misinya sebagai ADK OJK yang membidangi EPK adalah menjadikan edukasi dan perlindungan konsumen menjadi kontributor utama untuk memberikan literasi dan edukasi yang efektif, transparan. Sehingga kepentingan para pihak yang berimbang dan akuntabel kepada konsumen ataupun investor jasa keuangan serta dengan tata kelola yang baik.
|Baca juga: Darwin Cyril Noerhadi: Siapkan Program 100 Hari Pertama yang High Impact
“Penguatan perlindungan konsumen semakin menjadi konsern, baik pada lingkup global maupun domestik dengan penekanan pada consumer protection principles, dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Dengan demikian, pada akhirnya sektor jasa keuangan menjadi salah satu channel investasi sekaligus pembiayaan bagi lender atau borrower domestik ataupun asing yang kredibel serta mendukung Indonesia maju. OJK sebagai otoritas pengawas jasa keuangan, perlu melakukan transformasi baik dari aspek penguatan internal kelembagaan OJK maupung aspek eksternal dalam pengaturan dan pengawasan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.
Oleh karena itu, kebijakan OJK harus dibenahi dengan kebijakan yang terintegrasi antarkompartemen dan memperhatikan faktor eksternal yang juga harus diantisipasi dengan pendekatan holistik. “Kita akan buat roadmap dan strategi yang sifatnya jangka pendek, menengah, dan panjang dengan melibatkan stakeholder terkait dengan menerapkan KPI dan termonitor oleh publik,” tuturnya.
Hariyadi menyatakan bahwa misinya adalah ingin agar Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK, menjadi kontributor utama untuk memberikan literasi dan edukasi yang efektif, transparan, kepentingan para pihak yang berimbang dan akuntabel kepada konsumen atau investor di jasa keuangan.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
