Media Asuransi, JAKARTA – Keterbatasan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini dinilai tidak hanya meningkatkan risiko bencana. Akan tetapi juga berpotensi menekan ketahanan ekonomi daerah dan menghambat keberlanjutan skema asuransi kebencanaan di Indonesia.
Daerah yang tidak memiliki EWS disebut menghadapi kerugian ekonomi lebih besar saat bencana terjadi, sekaligus memperberat risiko klaim bagi industri asuransi.
|Baca juga: OJK: Kesenjangan Perlindungan Asuransi terkait Bencana Alam di RI Masih Tinggi
Berdasarkan kajian internal IFG Progress, wilayah yang dilengkapi sistem peringatan dini tercatat mampu menjaga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar 2.000 hingga 3.000 poin lebih baik dibandingkan dengan daerah tanpa EWS.
Keberadaan sistem tersebut memberi waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan aset dan properti, sehingga dampak ekonomi akibat bencana dapat ditekan.
Acting Head of IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman menilai efektivitas EWS menjadi faktor krusial dalam menekan potensi kerugian asuransi bencana. Tanpa mitigasi di sisi hulu maka risiko lonjakan klaim dinilai akan sulit dikendalikan.
“Jadi kalau ada sirine bunyi gitu ya, mereka bisa menyelematkan propertinya duluan dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki EWS. Jadi sekali lagi, asuransi kebencanaan tanpa EWS tidak akan jalan,” ujar Ibrahim di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
“Karena yang menjadi masalah adalah di sisi hulunya bahwa kita harus mencegah terjadinya line rate yang terlalu besar dari asuransi bencana,” tambah Ibrahim.
|Baca juga: OJK Harap GRHA AAJI Lahirkan SDM Kompeten hingga Adaptif terhadap Perubahan
|Baca juga: Genjot Bisnis, BTN (BBTN) Siapkan Penguatan Modal hingga Dirikan Anak Usaha Asuransi di 2026
|Baca juga: Kupasi Annual Forum 2026 Dorong Kehadiran Asuransi Wajib Bencana di Indonesia
Ia menjelaskan kondisi EWS di Indonesia saat ini masih jauh dari memadai. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Keterbatasan tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pengembangan asuransi kebencanaan yang berkelanjutan.
“Sistem peringatan dini kita sangat terbatas. Sayangnya, kita ini negara yang sangat rentan dengan bencana tapi EWS-nya tidak jalan. Jadi ini menjadi sirotol mustaqim untuk perusahaan asuransi karena akan rugi kalau tidak dibarengi dengan intervensi pemerintah,” katanya.
Dalam sebuah forum bersama mantan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati disebutkan tingkat keberfungsian EWS tsunami di Indonesia tidak pernah berada di bawah 60 persen. Kondisi ini memperlihatkan masih lemahnya kesiapsiagaan bencana, terutama di wilayah dengan risiko tinggi.
Ibrahim menilai situasi tersebut menjadi ironi karena penguatan EWS belum sepenuhnya menjadi prioritas anggaran pemerintah daerah, meskipun potensi bencananya tinggi. “Menurut saya cukup aneh kenapa daerah yang bencananya tinggi, EWS-nya bukan menjadi prioritas anggaran dari pemerintah,” bebernya.
Dari sisi sebaran, ia menyebut, Bali sebagai wilayah dengan kepadatan EWS yang relatif lebih baik, antara lain di Denpasar, Klungkung, Karangasem, Jembrana, Gianyar, dan Badung. Namun secara nasional, distribusi dan kualitas EWS dinilai masih belum merata, terutama di daerah padat penduduk dan wilayah rawan bencana lainnya.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar pengembangan asuransi kebencanaan tidak hanya bertumpu pada mekanisme pembiayaan risiko, tetapi juga ditopang oleh upaya mitigasi yang kuat sejak awal.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
