Media Asuransi, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima Delegasi Pemerintah Kamboja dalam Pertemuan Antarpemerintah (G to G) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi Indonesia untuk berbagi praktik baik penanggulangan bencana, mulai dari pembiayaan risiko bencana, asuransi bencana, hingga perlindungan sosial adaptif. Risiko bencana alam merupakan tantangan bersama di kawasan Asia Tenggara.
|Baca juga: BSI (BRIS) Catat Transaksi Emas Melonjak 441% di Kuartal II/2025
|Baca juga: Indef Sebut Modal Awal Rp14 Triliun Jadi Penghambat Masuknya Pemain Baru Bullion Bank
Asisten Deputi Bidang Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana menyampaikan Indonesia dan Kamboja dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam, sama-sama menghadapi ancaman mulai dari banjir, kekeringan, hingga bencana hidrometeorologi yang semakin intens akibat perubahan iklim global.
Merry menegaskan pertemuan ini tidak hanya bertujuan sebagai ajang diskusi teknis, tetapi juga memperkuat kemitraan bilateral kedua negara. Kemitraan tersebut dibangun atas kepedulian kemanusiaan, semangat solidaritas, dan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang semakin kompleks.
“Indonesia memandang kerja sama ini sebagai simbol solidaritas antarbangsa. Kami berharap kolaborasi Indonesia–Kamboja di bidang penanggulangan bencana dapat terus diperluas,” ujar Merry, dikutip dari keterangan resmi Kemenko PMK, Rabu, 6 Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Merry memaparkan sejumlah kebijakan inovatif yang telah dikembangkan Indonesia dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut meliputi integrasi pembiayaan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan, penerapan skema asuransi dan dana kontinjensi, serta penguatan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan.
|Baca juga: Danantara Larang BUMN Ganti Direksi Tanpa Evaluasi, Begini Kata Bos OJK!
|Baca juga: Ma’ruf Amin Sebut Indonesia Bakal Punya UU Khusus Ekonomi Syariah, Meluncur di Agustus?
Ia juga menyoroti pengembangan pendekatan antisipatif berbasis sistem peringatan dini. Pendekatan ini dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi dan data geospasial untuk memantau risiko secara real time, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami menyadari tidak semua pengalaman Indonesia bisa diterapkan secara langsung di Kamboja. Namun kami berharap praktik-praktik baik ini dapat menjadi inspirasi sekaligus membuka peluang baru bagi kerja sama yang lebih erat,” tuturnya.
Selain paparan dari Kemenko PMK, dalam kesempatan tersebut sejumlah kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan turut memaparkan praktik baik penanggulangan bencana, seperti BNPB, Kemenkeu, Kemensos, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Reasuransi Indonesia Utama, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Jasa Asuransi Indonesia.
|Baca juga: AXA Financial Soroti 3 Tantangan Besar Implementasi IFRS 17, Apa Saja?
|Baca juga: Dicecar BEI tentang Volatilitas Transaksi Saham, Manajemen MSIG Life (LIFE) Buka Suara
Pertemuan ini juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketangguhan bencana yang berkelanjutan. Selain di tingkat pemerintah, kerja sama diharapkan melibatkan akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional.
Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mendukung forum-forum kerja sama internasional di bidang kebencanaan. Pertemuan seperti ini dinilai penting sebagai sarana berbagi pengalaman, membangun kapasitas, sekaligus memperkuat jejaring di tingkat kawasan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
