Media Asuransi, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Industri Asuransi dalam rangka penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP). Penandatanganan nota kesepahaman (NK) dilakukan di Bali, Sabtu, 18 Oktober2025.
Penandatanganan NK antara LPS dan Asosiasi Industri Asuransi dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba dan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Budi Tampubolon, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Rudy Kamdani, serta Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), Robby Loho.
“LPS hadir sebagai otoritas penjaminan polis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK). Sesuai UU P2SK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan,” kata Ferdinan dalam keterangan resmi, Sabtu, 18 Oktober 2025.
|Baca juga: LPS Ungkap Minat Masyarakat Menabung Turun, Ada Apa?
Kerja sama LPS dengan Asosiasi Industri Asuransi ini meliputi beberapa ruang lingkup, yaitu: kerja sama penyediaan tenaga ahli di sektor asuransi dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan PPP, kerja sama penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, dan publikasi kepada perusahaan asuransi serta masyarakat dalam rangka peningkatan literasi mengenai PPP, kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi, dan kerja sama riset terkait industri asuransi.
Saat ini, LPS sedang merumuskan kebijakan pelaksanaan PPP dan kebijakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang direncanakan mulai aktif pada tahun 2028. Rumusan kebijakan PPP dan likuidasi asuransi tersebut disusun mempertimbangkan tantangan industri asuransi masa kini dan masa depan.
Untuk itu, menurut Ferdinan, saran dan masukan dari asosiasi menjadi hal penting dalam rangka menyusun kebijakan penjaminan polis yang efektif dan membantu mewujudkan industri asuransi yang tangguh dan terpercaya.
|Baca juga: UU PPSK Perkuat Peran LPS untuk Menyelamatkan Perusahaan Asuransi yang Bermasalah
Dia tambahkan, berlandaskan semangat kolaborasi, LPS mendorong terciptanya kerja sama strategis dengan pelaku industri asuransi. Langkah ini dilakukan agar implementasi PPP dapat berlangsung sesuai amanat UU P2SK atau, apabila terdapat dinamika yang memerlukan PPP diimplementasikan lebih cepat, LPS telah memiliki kesiapan untuk menjalankan mandat penyelenggaraan PPP.
Ferdinan menegaskan, perlu dipahami bahwa PPP, sebagai tugas yang diamanatkan melalui UU P2SK kepada LPS, menjadi pilar penting dari infrastruktur perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Sebab, seperti halnya penjaminan simpanan di sektor perbankan, PPP merupakan program penjaminan yang umum diselenggarakan di banyak negara.
“Berdasarkan praktik internasional dari berbagai negara, sumber dana program ini umumnya berasal dari premi perusahaan asuransi yang menjadi peserta PPP,” tuturnya.
Menurut dia, bila nantinya PPP telah terlaksana, kepentingan publik akan sangat diuntungkan dengan adanya komunikasi positif yang telah terjalin antara LPS sebagai penjamin polis dengan pelaku industri asuransi, apalagi jika terdapat kesepahaman antara LPS dan pelaku industri mengenai pentingnya edukasi dan sosialisasi PPP.
“Melalui NK ini, saya berharap kerja sama dan komunikasi antara LPS dengan asosiasi dapat terjalin baik. Selanjutnya, dalam waktu dekat kami berharap dapat bersinergi melalui program bersama seperti sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kepesertaan PPP,” pungkas Ferdinan.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
