Media Asuransi, GLOBAL – Perusahaan Asuransi Kesehatan Filipina (PhilHealth) baru-baru ini terkena serangan siber, namun kini perusahaan tersebut telah meyakinkan para anggotanya yang berjumlah lebih dari 100 juta orang, bahwa masalah tersebut telah diatasi.
Sebuah laporan Inquirer mencatat, perusahaan asuransi kesehatan negara ini telah mengambil langkah-langkah sementara untuk memastikan layanan tidak terganggu dan memastikan resolusi untuk pelanggaran dalam sistem komputernya pada hari Senin, 25 September 2023.
PhilHealth telah menonaktifkan atau memutuskan akses ke semua sistemnya, termasuk situs web, portal atau tautan online untuk institusi dan anggota layanan kesehatan, dan klaim elektronik, sebagai bagian dari ‘langkah-langkah penahanan keamanan informasi’ sejak pelanggaran terdeteksi pada hari Jumat.
|Baca juga: Asuransi Digital Filipina Melonjak Seiring Booming-nya Pasar e-wallet
“Kami sedang berupaya untuk memulihkan sistem-sistem ini pada hari Senin, 25 September. Insiden ini sudah terkendali dan tidak ada informasi pribadi dan informasi medis yang telah dikompromikan atau bocor.” kata Presiden dan CEO PhilHealth, Emmanuel Ledesma Jr.
Namun, Lesdesma menahan diri untuk tidak mengomentari laporan bahwa insiden tersebut merupakan serangan ransomware yang didalangi oleh kelompok topi hitam bernama Medusa, yang menuntut uang tebusan untuk kunci dekripsi yang memungkinkan badan kesehatan tersebut untuk mendapatkan kembali data pribadi anggotanya.
Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) mengatakan bahwa para peretas telah meminta uang tebusan sebesar US$300.000 atau setara Rp4,5 miliar.
“Mereka telah meminta US$300.000 untuk melakukan dua hal. Pertama, menghapus data yang mereka ambil. Kedua, mereka memberikan kunci agar kami dapat mendekripsi data yang mereka enkripsi,” ujar Wakil Ketua DICT, Jeffrey Ian Dy, dalam laporan terpisah.
Untuk sementara, PhilHealth telah menyarankan para anggota dan tanggungannya untuk mengakses manfaat mereka dengan memberikan fotokopi kartu identitas PhilHealth atau catatan data anggota mereka kepada penyedia layanan kesehatan yang terakreditasi, beserta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, mereka juga mendesak para pemberi kerja untuk menyerahkan laporan mereka setelah sistem pengiriman premi elektronik pulih.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
