Media Asuransi, GLOBAL – Laporan dari Moody’s Rating mengungkapkan perusahaan asuransi dan manajer aset di seluruh dunia semakin meningkatkan pengeluaran untuk keamanan siber dan memberikan perhatian lebih besar di tingkat dewan direksi.
Melansir Insurance Asia, Kamis, 16 Oktober 2025, laporan ini mencakup 102 perusahaan secara global, menemukan sebagian besar perusahaan asuransi dan manajer aset kini menugaskan pengawasan keamanan siber kepada eksekutif senior, dengan hampir semua perusahaan mempertahankan strategi risiko siber multi-tahun.
|Baca juga: Taspen Salurkan Manfaat JKK untuk Keluarga ASN yang Gugur di Peru
|Baca juga: UU BUMN 2025 Diklaim Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Negara
Sekitar 40 persen responden mengatakan kompensasi CEO kini terkait dengan kinerja keamanan siber, naik dari 24 persen pada 2023. Sedangkan pengeluaran untuk keamanan siber terus meningkat, hampir setengah perusahaan mengalokasikan lebih dari delapan persen dari anggaran teknologi total mereka untuk ketahanan siber pada 2025 dari 45 persen pada 2024.
Selain itu, sekitar setengah perusahaan juga berencana untuk merekrut lebih banyak staf keamanan siber pada tahun mendatang. Pelatihan dan tata kelola telah membaik, dengan sekitar dua pertiga perusahaan mengadakan sesi pelatihan keamanan siber bulanan dan 96 persen memberikan briefing rutin kepada CEO.
Di sisi lain, hampir sepertiga dewan direksi kini memiliki komite keamanan siber khusus. Pengelolaan risiko pihak ketiga tetap menjadi fokus utama karena serangan semakin menargetkan rantai pasokan.
|Baca juga: Premi IFG Life Tembus Rp3,74 Triliun hingga Kuartal III/2025
|Baca juga: Harga Saham Alamtri Minerals (ADMR) Bergejolak, Manajemen Buka Suara
Sementara itu, 91 persen responden menyatakan mereka memiliki program risiko siber pihak ketiga yang formal, dan hampir semua di antaranya mengevaluasi paparan risiko siber dari penyedia perangkat lunak.
Studi tersebut juga menemukan peningkatan adopsi kerangka kerja tata kelola kecerdasan buatan (AI), dengan 84 persen perusahaan memperkenalkan kebijakan formal untuk mengontrol penggunaan alat kecerdasan buatan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
