Media Asuransi, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama 39 Bank Penyalur, yang terdiri dari tujuh bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD), menandatangani perjanjian kerja sama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk tahun 2025.
Dalam acara yang disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Menteri Ara), juga dideklarasikan komitmen bersama untuk mensukseskan program pembangunan tiga juta rumah.
Menteri Ara menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap program ini. “Kami mendukung seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermurah masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 24 Desember 2024.
|Baca juga: Iuran Tapera Belum Tentu Berlaku di 2027, Lalu Kapan?
Menteri Ara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.
Sementara itu Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, melaporkan bahwa hingga Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp76,04 triliun untuk membiayai 655.300 unit rumah. “Kami optimistis kolaborasi dengan Bank Penyalur dan asosiasi pengembang akan terus terjalin demi mencapai target tiga juta rumah,” katanya.
|Baca juga: Mengenal Lebih Dalam Serba-serbi Tapera
Heru juga menambahkan bahwa pada tahun 2024, BP Tapera berhasil menyalurkan dana FLPP untuk 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun. Selain itu, akad pembiayaan perumahan Tapera telah terealisasi untuk 5.940 unit rumah senilai Rp990,2 miliar.
Mewakili Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menyoroti keberhasilan program FLPP yang telah membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah sejak tahun 2010. “Pemerintah telah mengalokasikan Rp125,6 triliun untuk program FLPP dan mendorong optimalisasi sumber pendanaan alternatif guna mengurangi ketergantungan pada APBN,” jelasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi. Dia mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen mewujudkan rumah terjangkau bagi masyarakat, sembari memberikan edukasi kepada generasi muda terkait pemanfaatan kredit pembiayaan perumahan.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan percepatan realisasi KPR subsidi di awal 2025, sekaligus mewujudkan program tiga juta rumah yang membutuhkan komitmen kuat dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
