Media Asuransi, JAKARTA – Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, menyampaikan bahwa ada tiga hal yang akan menentukan arah kebijakan ASEAN pada 2024. Pertama adalah inflasi domestik, kedua stabilitas keuangan, dan ketiga prospek kebijakan global.
Menurut Radhika, pengetatan moneter proaktif, yang dimulai pada 2022 dan berakhir pada 2023, membantu menjaga ekspektasi inflasi regional dan menahan dampak susulan dari gangguan pasokan.
“Tergantung pada faktor eksternal, dampak tertunda dari pengetatan kumulatif kemungkinan akan terus menahan tekanan inflasi inti dan mendorong stabilitas harga dalam kisaran target inflasi bank sentral pada 2024. Akibatnya, suku bunga riil kembali ke wilayah positif pada akhir 2023, dipimpin oleh Indonesia dan Thailand,” jelas Radhika dikutip dari keterangan resmi, Sabtu, 13 Januari 2024.
Di antara negara ASEAN-6, lanjutnya, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada Februari 2024. Setelah satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pemerintahan baru ini akan mulai menjabat pada akhir Oktober 2024.
|Baca juga: DBS Macro Research: 2024 Pasar Global akan Terjadi Soft Landing
Untuk Indonesia, upaya merevitalisasi sektor manufaktur, khususnya di industri logam, telah berhasil. Deposit nikel yang cukup besar berhasil menarik pemain ekosistem, yang berujung pada pembangunan smelter dan produksi baterai kendaraan listrik, bersamaan dengan dorongan pemerintah untuk memperluas pasar kendaraan listrik domestik dan memperkuat tulang punggung infrastruktur.
Dia menambahkan bahwa untuk pertumbuhan PDB rata-rata pada kuartal pertama hingga kuartal ketiga 2023 mencapai 5,1 persen year on year (yoy), sejalan dengan perkiraan DBS Group Research untuk setahun penuh, sebesar lima persen secara tahunan.
Upah minimum yang akan naik tiga persen hingga empat persen, pengeluaran kampanye pemilu yang mendorong konsumsi pada awal tahun, momentum Ramadhan dan Idulfitri, serta alokasi lebih tinggi untuk bantuan sosial dan program ketahanan pangan, diharapkan mendukung konsumsi, seiring dengan redanya tekanan inflasi.
“Sementara, proyek belanja modal, yang dibebankan di muka pada tiga kuartal pertama 2023 dan diselesaikan pada masa jabatan presiden yang akan berakhir, kemungkinan dipercepat sebelum peralihan politik pada Oktober 2024,” ujarnya.
Sedangkan, inflasi diperkirakan berada di kisaran target 1,5 persen hingga 3,5 persen, yang telah direvisi untuk 2024, kecuali jika terjadi guncangan energi yang mengharuskan pemerintah meninjau kembali kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, ada perdebatan yang berkembang mengenai kapan Bank Indonesia (BI) akan memangkas suku bunga acuan.
Beberapa pihak memperkirakan akan ada rencana menghentikan penurunan suku bunga acuan terkalibrasi, menunjukkan kebutuhan lebih rendah untuk menurunkan suku bunga demi menjaga stabilitas keuangan. Langkah langkah untuk menarik aliran dolar, yang peka terhadap suku bunga, kemungkinan terus meningkatkan posisi cadangan devisa.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
