Media Asuransi, JAKARTA – Pembaruan ruang pelayanan publik merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta didukung Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebagai unit pelayanan publik harus meningkatkan penataan terhadap sistem dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Moga Simatupang, saat meresmikan Ruang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) III Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Standalitu) di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 15 Desember 2023.
|Baca juga: Menkeu RI dan Menkes RI Kolaborasi dengan IsDB Bangun 6 RS Unit Pelayanan Terpadu Vertikal
“UPTP III Kementerian Perdagangan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai unit kerja yang memberikan layanan teknis di bidang Penerbitan Registrasi Barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L); Tanda Pengenal Produsen Karet–Standar Indonesian Rubber (TPP SIR), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), Pendaftaran Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi kepada masyarakat sebagai perwujudan pelayanan publik,” ujar Moga.
Menurut dia, Direktorat Standalitu senantiasa melakukan perubahan juga sebagai upaya untuk menambah kenyamanan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan. Dengan begitu, masyarkat diharapkan akan lebih nyaman dalam memenuhi segala kebutuhannya.
“Ruang pelayanan bukan sekadar sebuah tempat, tetapi sebuah simbol komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien dan ramah kepada masyarakat,” jelas Moga.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
