Media Asuransi, GLOBAL – Sebuah studi yang dilakukan Pusat Nasional untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas atau National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) mengungkapkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di India tidak memiliki asuransi kesehatan.
Delapan dari 10 responden menyatakn tidak memiliki perlindungan kesehatan, sementara 53 persen di antaranya bahkan menolak tanpa memberikan alasan.
Dilansir dari Insurance Asia, Selasa, 25 November 2025, disebutkan studi ini dilakukan sepanjang 2023 hingga 2025 dan melibatkan lebih dari 5.000 responden di 34 negara bagian dan wilayah union. Temuan juga menunjukkan tingkat penolakan yang lebih tinggi terhadap pelamar dengan autisme, disabilitas psikososial dan intelektual, serta gangguan darah seperti thalasemia.
Direktur Eksekutif NCPEDP, Arman Ali, mengatakan bahwa temuan tersebut menyoroti bagaimana sekitar 160 juta orang dengan disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses asuransi publik maupun swasta.
Laporan yang dirilis juga menyoroti praktik underwriting yang diskriminatif, premi tinggi, platform digital yang tidak dapat diakses, dan kesadaran yang terbatas tentang skema yang tersedia sebagai hambatan paling umum.
|Baca juga: Pertumbuhan Premi Industri Asuransi Umum India Stagnan di Oktober 2025
NCPEDP juga menerbitkan white paper berjudul “Inclusive HealthCoverage for All: Disability, Discrimination and Health Insurance in India” dalam sebuah forum nasional yang melibatkan para pembuat kebijakan dan perwakilan industri.
Ali menambahkan bahwa meskipun pemerintah tengah berencana memperluas program Ayushman Bharat (PM-JAY) bagi warga negara berusia 70 tahun ke atas, penyandang disabilitas tetap belum menjadi prioritas, padahal mereka memiliki memiliki kebutuhan kesehatan yang serupa atau lebih besar.
Laporan tersebut merekomendasikan agar seluruh penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam cakupan PM-JAY tanpa batasan usia atau pendapatan. Selain itu, laporan juga menyerukan perlindungan yang lebih kuat untuk kesehatan mental, rehabilitasi, dan teknologi bantu.
NCPEDP turut mengusulkan pembentukan komite inklusi disabilitas di dalam Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi India, serta pelatihan yang lebih luas tentang layanan yang sensitif terhadap disabilitas bagi perusahaan asuransi dan penyedia layanan kesehatan.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
