Media Asuransi, JAKARTA – Di tengah arus transformasi digital, ketidakpastian geopolitik, dan tantangan ekonomi global, sistem perpajakan internasional memasuki fase krusial. Kompleksitas regulasi, isu keadilan pajak lintas yurisdiksi, hingga pergeseran basis ekonomi ke arah digital dan intangible assets, menuntut terobosan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.
|Baca juga: Legislator Bongkar Kebijakan Baru Pemerintah, Jualan Daring hingga Amplop Hajatan Kena Pajak?
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa perubahan global menuntut kita untuk terus adaptif. Digitalisasi, ekonomi berbasis intangible assets, hingga tantangan base erosion and profit shifting membuat sistem perpajakan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada kehadiran fisik.
|Baca juga: Indef Curiga, Kok Bisa Ekonomi RI Naik tapi Setoran Pajak Malah Jeblok?
Bimo menekankan pentingnya peran profesi akuntan dalam menjaga integritas sistem perpajakan. ’’Akuntan tidak hanya berperan dalam pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menjadi garda depan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, kewajaran transaksi afiliasi, dan keterhubungan standar global dengan praktik nasional,’’ kata Bimo dalam keterangannya, Senin, 1 September 2025.
Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana, mengatakan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. “Kita ingin menghadirkan tata kelola perpajakan yang transparan, inklusif, dan adil. MoU ini menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan kontribusi akuntan bagi penerimaan negara sekaligus pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
