Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Presiden menyampaikan, di tengah dinamika global, Indonesia perlu tetap waspada serta menegaskan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024.
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” ujar Jokowi di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
|Baca juga: Jokowi Hadiri Groundbreaking PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak
Jokowi juga mengingatkan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan anggaran juga harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada celah korupsi.
Jokowi ingin DIPA dan TKD 2024 segera dieksekusi sejak awal tahun. Menurutnya, percepatan realisasi belanja akan membuat rakyat segera menikmati dampaknya pada perekonomian.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional. Mulai dari melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.
“Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
