5 Arahan Jokowi saat Pencapaian Inflasi Indonesia Terkendali

Media Asuransi, JAKARTA – Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, di mana realisasi inflasi pada Mei 2024 tercatat 2,84 persen (yoy), terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara G20 lain seperti Argentina (289 persen yoy), Turki (75,45 persen yoy), dan Rusia (7,84 persen yoy).

Capaian ini juga tidak terlepas dari hasil konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Dalam Rakor Nasional Pengendalian Inflasi 2024 bertajuk ‘Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga’ di Istana Negara, Presiden Jokowi menginstruksikan TPIP dan TPID terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dengan didukung GNPIP.

Arahan rantai pasok pangan

Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan terkait strategi meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan. Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian.

Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah. Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi anta rlembaga, di tingkat Pusat dan Daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.

|Baca juga: Prudential Syariah Salurkan Hewan Kurban Senilai Rp127 Juta saat Iduladha

Arahan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan dalam rangka memastikan terkendalinya inflasi guna membangun landasan yang solid bagi pencapaian sasaran inflasi 2025-2027, masing-masing sebesar 2,5±1 persen, di tengah risiko dampak rambatan ketidakpastian ekonomi global dan tantangan struktural yang masih mengemuka.

“Sesuai dengan strategi kebijakan dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Itu terutama bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, sehingga inflasi tetap terjaga,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP, dikutip dari keterangannya, Rabu, 19 Juni 2024.

Airlangga menambahkan strategi kebijakan 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dilakukan melalui beberapa hal.

Pertama, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah di seluruh daerah, telah berhasil menahan kenaikan harga pangan lebih tinggi.

|Baca juga: Analisis Saham Berpotensi Cuan: AVIA, ICBP, ISAT, hingga PGAS

“Kedua, peningkatan produksi domestik di antaranya diupayakan melalui program pompanisasi, penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian,” ucapnya.

Kelancaran distribusi pangan

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui program fasilitasi distribusi pangan pada 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan tol laut khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Dari sisi fiskal pusat, dukungan dan sinergi antar kementerian/lembaga juga perlu dioptimalkan. Airlangga mengungkapkan beberapa hal yang ditekankan dalam pengendalian inflasi dan perlu untuk dilanjutkan yakni kesinambungan pasokan domestik yang merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah serta penyediaan data pangan yang akuntabel.

Saat ini telah tersedia data harga secara real time dan akurat. Namun, data pasokan pangan saat ini masih dalam pengembangan. “Pengembangan dari neraca pangan ini menjadi penting. Dari Badan pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel,” pungkasnya.

Editor: Angga Bratadharma