Media Asuransi, JAKARTA – Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia mengusulkan sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan guna memperkuat tata kelola pangan nasional pada 2026. Hal itu sejalan dengan potensi terjadinya fenomena El Nino di Indonesia mulai Juli 2026.
“Yang pertama, penguatan kebijakan berlandaskan fakta. Jangan kebijakan berdasarkan kepentingan pribadi dan lain sebagainya,” kata Research Associate CORE Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, dalam CORE Outlook Sektoral bertajuk ‘Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi‘, Selasa, 20 Januari 2026.
Andreas menilai diperlukan perbaikan data dasar. Dirinya menyoroti masih lemahnya kualitas data produksi pangan, termasuk anomali data produksi pada 2025 yang menunjukkan dua bulan puncak panen bersamaan. Kondisi ini dinilai mencerminkan perlunya perbaikan serius terhadap sistem pendataan, informasi, serta analisis dampak kebijakan.
“(Seperti halnya), subsidi pangan, input, dan pendapatan perlu memiliki target yang efektif untuk menghindari pemborosan fiskal. (Kemudian) kehati-hatian dalam penangkapan tarif impor,” katanya.
Dari sisi pasokan, Andreas menilai, investasi untuk meningkatkan elastisitas pasokan pangan menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur pedesaan khususnya sistem irigasi dan pengelolaan air. Dalam menghadapi El Nino, Andreas mengusulkan pembangunan sumur yang dalam menjadi efektif dan berkelanjutan.
|Baca juga: Prajogo Pangestu Borong 3 Juta Lembar Saham Barito Pacific (BRPT), Ternyata Ini Tujuannya!
|Baca juga: JMA Syariah Berhasil Penuhi Batas Ekuitas Minimum OJK Lebih Awal
|Baca juga: OJK Blak-blakan Pelototi Indikasi Fraud di Kasus Akseleran
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pasar input yang terbuka dan berfungsi dengan baik serta rantai pasok pangan yang kompetitif. Sistem distribusi yang efisien diyakini dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keterjangkauan harga ditingkat konsumen.
“Lalu kemudian pasar input open yang berfungsi baik, dan rangkai pasokan yang kompetitif,” ujar Andreas.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah penguatan manajemen risiko pangan. Ia menilai perhatian terhadap pasar harus dibarengi perbaikan kualitas informasi cuaca. Ketidaksinkronan informasi menjadi perhatian, mengingat adanya pernyataan kondisi iklim 2026 akan normal, sementara berbagai lembaga internasional justru memprediksi terjadinya El Nino.
Perbedaan narasi ini dinilai berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan di sektor pangan. Dalam hal pengelolaan stok, ia kembali menegaskan pentingnya perbaikan manajemen stok pangan, khususnya yang dikelola oleh Bulog. Lembaga tersebut dinilai seharusnya bebas dari berbagai bentuk intervensi agar dapat menghitung arus masuk dan keluar stok secara tepat.
Lebih lanjut, Andreas menekankan perlunya perbaikan kerja sama antara sektor publik dan swasta. Ketegangan hubungan pada 2025, termasuk munculnya isu beras oplosan, dinilai berdampak signifikan terhadap operasional industri.
“Pada Juni-Juli, itu lebih dari 40 persen penggilingan beras di Indonesia tutup. Gara-gara isu beras oplosan, dan apakah itu memperbaiki situasi? Kenyataannya tidak,” tegas Andreas.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk menurunkan tingkat konflik dan membangun kembali kepercayaan dengan pelaku usaha. Hal ini penting mengingat peran pemerintah dalam rantai pasok pangan hanya sekitar 10 persen, sementara 90 persen sisanya berada di luar pemerintah.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
