Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) MH Said Abdullah menegaskan RAPBN 2026 tidak hanya berisi catatan angka, tetapi juga instrumen negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Keseluruhan kesepakatan angka-angka asumsi makro ini kita jadikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Badan Anggaran DPR mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ujar Said, dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 24 September 2025.
|Baca juga: Harga Saham Merdeka Gold Resources (EMAS) Melesat 25% Usai IPO
|Baca juga: Merajut Senyum UMKM dari Bank SMBC Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi
Ia menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam APBN 2026 akan menjadi pijakan penting menuju target jangka menengah sebesar 7–8 persen. Said menekankan pentingnya bauran kebijakan fiskal dan moneter yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi, kurs, dan suku bunga.
Di tengah gejolak global, Said mengingatkan pemerintah agar APBN 2026 tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menambahkan gejolak geopolitik cenderung membuat harga energi volatile. Ada perang konvensional dan ada pula perang dagang.
“Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Karena itu, pemerintah harus mempercepat kemandirian energi dan meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan,” jelasnya.
RAPBN 2026 juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 6,5–7,5 persen, kemiskinan ekstrem ditekan menjadi 0,5 persen, dan GNI per kapita mencapai US$5.520. Indeks Kesejahteraan Petani, penciptaan lapangan kerja formal, dan GNI per kapita turut menjadi indikator tambahan kesejahteraan rakyat.
|Baca juga: Resmi IPO, Merdeka Gold Resources (EMAS) Himpun Dana Rp4,66 Triliun, Buat Apa?
|Baca juga: Kebijakan OJK tentang Risk Sharing Berpotensi Buat Masyarakat Berpindah Hati ke BPJS Kesehatan
Said menegaskan RAPBN 2026 harus berfungsi sebagai instrumen nyata menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki kesenjangan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. “Krisis iklim sudah nyata memangkas kekuatan fiskal kita, sehingga pembangunan berwawasan jangka panjang menjadi sebuah keharusan,” terangnya.
Dalam postur fiskal, pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, belanja negara Rp3.788,49 triliun, dengan defisit Rp634,91 triliun atau 2,69 persen PDB. Perubahan yang disepakati antara lain penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun dan peningkatan belanja kementerian/lembaga Rp12,3 triliun.
“APBN 2026 kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin. Pada saat yang sama, APBN juga kita tempatkan sebagai kekuatan penggerak bagi kebangkitan UMKM, transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” kata Said.
Menutup laporannya, Said menegaskan, pemerintah harus memanfaatkan kekuatan fiskal ini secara gesit, kreatif, dan inovatif agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
|Baca juga: Ini Profil dan Harta Anggito Abimanyu, Ketua DK LPS 2025-2030 yang Baru Terpilih
|Baca juga: Transformasi ke BSN, BTN Syariah Tambah 2 Jaringan Kantor di Aceh
“APBN 2026 yang kita bahas bersama ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah. Namun, seberapa tangguh APBN ini, tentu kembali kepada pemerintah sendiri dalam memanfaatkannya. Kami berharap, APBN ini benar-benar menjadi alat negara menghadirkan kesejahteraan rakyat di tengah dunia yang penuh ketidakpastian,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
