Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya sikap antisipatif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Hal itu penting guna menghadapi beberapa indikator sektor keuangan yang menunjukkan tren kurang baik.
Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US$) terus naik sejak dua tahun terakhir. Dari sekitar Rp14.000 per US$ pada 2022, meningkat menjadi Rp14.500-15.000 US$ pada 2023, dan mencapai Rp15.400-16.400 US$ pada semester I/2024.
Selain itu, kinerja saham di bursa menunjukkan tren penurunan pada kuartal II/2024 dibandingkan dengan kuartal I/2024. Pada April 2024, IHSG berada di level 7.200, namun turun hingga mencapai 6.728 pada 19 Juni 2024, menjadikannya pasar saham terburuk kelima setelah Qatar, Meksiko, Brasil, dan Thailand.
Imbal hasil SBN 10 tahun juga meningkat dari 6,4 persen pada akhir 2023 menjadi 7,2 persen pada 20 Juni 2024. Minat investor asing terhadap SBN terus menurun sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia, dari 38 persen sebelum pandemi menjadi 14 persen pada Mei 2024.
|Baca juga: Citi Tunjuk Sujanto Su sebagai Chief Financial Officer untuk Indonesia
Ia juga menyoroti current account yang terus mengalami defisit. Sejak kuartal II/2023 hingga kuartal I/2024, current account terus mengalami defisit, dengan sebelumnya surplus dari kuartal III/2021 hingga kuartal I/2023. Defisit current account pada kuartal I/2024 mencapai US$2,2 miliar.
Pertumbuhan FDI
Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) pada kuartal I/2024 sebesar 15 persen, namun ini tidak secemerlang periode sebelumnya. Pada kuartal III/2022, FDI tumbuh fantastis hingga 63,6 persen, namun kemudian menurun secara perlahan.
“Menurunnya minat investor asing terhadap sektor keuangan Indonesia disebabkan sentimen peningkatan imbal hasil surat utang di AS dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju. Akibatnya, kebutuhan likuiditas pemerintah dan pelaku usaha menjadi kompetitif dan berbiaya mahal,” jelasnya, dikutip dari laman Resmi DPR, Selasa, 25 Juni 2024.
Untuk membantu pemerintah memiliki kelonggaran dalam bergerak, khususnya pada pemerintahan ke depan menghadapi sentimen negatif dari eksternal, khususnya pada sektor keuangan, posisi Badan Anggaran DPR terhadap sejumlah asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025 antara lain target pertumbuhan ekonomi di 5,1–5,5 persen.
|Baca juga: DBS Group Research Prediksi Pasar Saham Bakal Cerah di 2024
Kemudian, tingkat inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar Rp15.300-15.900 per US$, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9–7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia: US$75-80 per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel, dan lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak.
“Asumsi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR, misalnya, kurs batas atas Banggar DPR pada posisi Rp15.900, sementara pemerintah Rp16.000. Namun pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi Rp15.900, sebagai upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan,” jelasnya.
Mengenai postur pendapatan dan belanja pada RAPBN 2025, Said Abdullah memperkirakan pendapatan negara mencapai Rp2.986,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.542 triliun dengan defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun (2,29 persen PDB) dengan asumsi PDB 2025 sebesar Rp24.270 triliun.
RAPBN 2025 juga mencakup dukungan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis untuk anak sekolah yang diusulkan oleh Prabowo Subianto. Sedangkan tax ratio diharapkan meningkat menjadi 10,5 persen dari PDB dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.548,3 triliun.
Said Abdullah menyadari target ini menantang, terutama mengingat tax ratio dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai 10,3 persen PDB. “Saya yakin meskipun target dalam RAPBN 2025 cukup menantang, postur RAPBN ini cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi yang akan datang,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
