Media Asuransi, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi derasnya arus Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di ruang digital.
Hasan mengungkapkan ada tiga langkah strategis yang tengah dan akan diupayakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membersihkan sampah informasi.
“Maka kita perlu bersama-sama, jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah, perlu menyiapkan antidot yang sesuai dengan pilihan negara demokratis,” ujar Hasan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Selasa, 2 September 2025.
|Baca juga: Rumor Sri Mulyani Mundur Bikin Pasar Keuangan RI Terguncang? Begini Kata Ekonom!
|Baca juga: Jaya Bersama Indonesia (DUCK) Ajukan Penundaan Delisting dari BEI
Langkah pertama, kata Hasan, adalah membangun gerakan masif agar tidak melakukan diet informasi. Ia menekankan di era digital terlalu banyak masyarakat yang membaca judul berita atau konsumsi tayangan provokatif tanpa mengecek informasi yang sebenarnya.
“Langkah kedua, kita harus bisa melenyapkan sebanyak mungkin sampah-sampah informasi melalui kanal cek fakta,” ujarnya.
Pemerintah akan mendorong semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki kanal media untuk mengembangkan kanal cek fakta. Menurut Hasan, saat ini sudah ada kanal cek fakta yang dijalankan kementerian.
Dirinya percaya jika seluruh kementerian dan lembaga, seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kanal informasi termasuk mempunyai kanal cek fakta maka pemerintah bisa lebih banyak melenyapkan sampah-sampah informasi yang beredar di media sosial.
“Kalau kita bekerja bersama-sama, akan lebih banyak sampah informasi yang bisa kita singkirkan sehingga tidak menggunung,” imbuh Hasan.
Langkah ketiga, lanjut Hasan, adalah mendorong lahirnya regulasi yang mampu menyatukan dunia maya dan dunia nyata secara bertanggung jawab. Ia menyoroti fenomena di mana pengguna akun anonim bebas menyebarkan informasi palsu tanpa pertanggungjawaban.
|Baca juga: Indef: Motif Demonstrasi Bukan soal Asing tapi Masalah Perut
|Baca juga: Fasilitas Umum hingga Mobil Rusak Akibat Unjuk Rasa, AAUI: Segera Lakukan Klaim!
“Semakin dekat kita menciptakan dunia maya ini dengan dunia nyata maka tayangan-tayangan itu akan semakin bertanggung jawab. Informasi-informasi yang beredar akan semakin terjaga,” tegas Hasan.
Pemerintah berharap seluruh jajaran baik dari pusat hingga ke daerah bisa menyamakan pemikiran sehingga ke depan kondisi bangsa ini bisa diperbaiki. “Selain itu, agar tidak mudah dipicu oleh informasi-informasi yang bahkan informasi rekayasa sehingga keadaan menjadi semakin tidak terkendali,” tutup Hasan
Editor: Angga Bratadhrma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
