Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali mendesak industri perbankan nasional untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit. Dorongan ini muncul seiring pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sepanjang 2025 serta penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah senilai total Rp200 triliun di lima bank BUMN.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bauran kebijakan tersebut harus segera direspons sektor perbankan melalui percepatan transmisi penurunan suku bunga.
“Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana saldo anggaran lebih oleh pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” jelas Perry, dalam konferensi pers RDG BI, Rabu, 19 November 2025.
Penempatan dana SAL tersebut mencakup Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun. Menurut BI, tambahan likuiditas ini memperkuat ruang perbankan untuk segera menurunkan suku bunga kredit maupun deposito.
Sepanjang 2025, BI telah memangkas BI-Rate sebesar 125 basis poin. Kondisi ini turut mendorong penurunan suku bunga pasar uang. Suku bunga INDONIA anjlok 203 basis poin dari 6,03 persen pada awal tahun menjadi 4,00 persen per 18 November 2025.
Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor enam, sembilan, dan 12 bulan juga terkoreksi masing-masing 254 hingga 257 bps, berada di kisaran 4,62 persen hingga 4,69 persen. Penurunan juga terjadi pada imbal hasil SBN. Yield SBN tenor dua tahun turun 226 bps menjadi 4,70 persen, sedangkan tenor 10 tahun terkoreksi 113 bps menjadi 6,13 persen.
Namun demikian, BI menyoroti transmisi pelonggaran moneter ke suku bunga perbankan masih berjalan lambat. Suku bunga deposito satu bulan hanya turun 56 bps menjadi 4,25 persen per Oktober 2025, terutama akibat tingginya special rate bagi deposan besar yang mencapai 27 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK).
Lebih lambat lagi suku bunga kredit hanya turun 20 bps dari 9,20 persen di awal 2025 menjadi 9,00 persen pada Oktober 2025. Perry menegaskan perlunya percepatan agar penurunan suku bunga sejalan dengan bauran kebijakan moneter dan fiskal pemerintah.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
