Media Asuransi, JAKARTA – Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan disebut sebagai peringatan keras bagi Pemerintah RI. CORE Indonesia menegaskan akar persoalan ada pada ketidakadilan ekonomi, sehingga langkah koreksi kebijakan harus segera diambil agar keresahan masyarakat tidak semakin meluas.
“Ketidakpuasan masyarakat tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus segera melakukan langkah koreksi yang konkret,” tegas Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal, dalam diskusi publik secara virtual, Senin, 1 September 2025.
|Baca juga: Investor Asal Korea Selatan Lepas Seluruh Kepemilikan Saham di Bank KB Indonesia, Ada Apa?
|Baca juga: Rumahnya Dijarah Massa, Sri Mulyani Minta Publik Tidak Pilih Jalan Anarki
Ia menyebut ada sejumlah kebijakan yang perlu dibenahi segera. Pertama membatalkan kebijakan pajak yang membebani masyarakat menengah bawah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua merevisi potongan transfer ke daerah yang selama ini memicu lonjakan pajak dan retribusi baru.
“Selain itu, strategi belanja pemerintah juga harus diubah. Belanja yang kurang produktif dan cenderung boros, termasuk pembentukan lembaga baru atau fasilitas pejabat, semestinya dibatalkan,” ujarnya.
Faisal menekankan belanja negara dan insentif fiskal seharusnya difokuskan untuk program penciptaan lapangan kerja masif dan pengentasan kemiskinan. Ia menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terstruktur lebih tepat ketimbang sekadar penyaluran bantuan sosial.
“Belanja dan insentif fiskal harus fokus pada program yang menjawab permasalahan masyarakat, bukan hanya bansos yang sering tidak menyentuh akar masalah,” jelasnya.
|Baca juga: BI Siaga Penuh Jaga Stabilitas Rupiah dan Kecukupan Likuiditas
|Baca juga: Transaksi Saham Bank Capital (BACA) Alami Volatilitas, Manajemen Buka Suara!
Tak hanya itu, CORE juga mengingatkan risiko tekanan eksternal. Kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat berpotensi memicu lonjakan impor dan menekan sektor produksi dalam negeri. “Kebijakan pemerintah sekarang juga perlu mengantisipasi tekanan lebih hebat, baik di sektor pertanian maupun manufaktur,” tutur Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi rakyat. Ia mengingatkan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat hanya akan memperlebar jurang ketimpangan.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata. Kebijakan yang tidak pro-rakyat hanya akan memperbesar jurang ketimpangan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
