Media Asuransi, JAKARTA — Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan target pembangunan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
|Baca juga: Great Eastern Bantah Langgar Aturan Akuisisi dalam Penawaran OCBC
|Baca juga: Kalahkan Bezos dan Zuckerberg, Larry Ellison Kini Orang Terkaya Nomor 2 Dunia!
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas lembaga dalam menyusun indikator RAPBN 2026. “Kami ingin menyampaikan kepada pimpinan dan Anggota Komisi XI, rasa terima kasih atas pembahasan yang cukup detail,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 9 Juli 2025.
“Kami juga berterima kasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala DK OJK yang telah membahas seluruh aspek agar RAPBN bisa disusun secara sesuai dengan kebutuhan 2026,” tambahnya.
|Baca juga: Kerja Sama BRICS Diperkuat, BI Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Transparansi Global
|Baca juga: Asia Pramulia (ASPR) Resmi Melantai di BEI, Siap Tingkatkan Daya Saing di Kancah Nasional
Adapun indikator ADEM yang disepakati untuk 2026 antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada kisaran Rp16.500–Rp16.900, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun di rentang 6,6 persen hingga 7,2 persen.
Sementara target pembangunan diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,44–4,96 persen, kemiskinan ke level 6,5 persen sampai 7,5 persen, dan kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0-0,5 persen.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia, perbaikan Gini Rasio, peningkatan kesejahteraan petani, serta perluasan lapangan kerja formal. Menkeu menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola anggaran yang baik.
|Baca juga: Tok, Komisi XI DPR Sepakat Defisit RAPBN 2026 di Angka 2,53%
|Baca juga: BRI Finance Siap Berkontribusi dalam Akselerasi Transformasi BRI Group
Ia menambahkan defisit juga akan dijaga pada kisaran 2,53 persen terhadap PDB, sembari memastikan belanja negara tetap fokus pada kualitas. “RAPBN 2026 dirancang secara ekspansif, terarah, dan terukur,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
