Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperingatkan bahwa perekonomian dunia masih berada dalam tren perlambatan akibat penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS) dan tingginya ketidakpastian global. Kondisi ini wajib diwaspadai karena bisa memberikan efek terhadap ekonomi Indonesia.
“Berbagai indikator menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara disertai dengan disparitas pertumbuhan antarnegara,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam konferensi pers hasil RDG, Rabu, 17 September 2025.
|Baca juga: OJK Diramal Restui Relaksasi Pemenuhan Ekuitas Minimum Industri Asuransi di 2026
|Baca juga: Survei Prudential: 93% Pasien di Indonesia Menunda Perawatan Layanan Kesehatan
Perry menuturkan, di AS, keyakinan pelaku ekonomi terus merosot seiring kebijakan tarif yang membuat konsumsi rumah tangga melemah dan tingkat pengangguran meningkat. Di sisi lain, ekonomi China ikut tertekan akibat menurunnya ekspor ke AS serta permintaan domestik yang lesu, terutama di sektor investasi.
Sementara Eropa dan Jepang juga tidak luput dari perlambatan karena kinerja ekspor yang tertekan. India justru mencatatkan sedikit peningkatan ekonomi berkat stimulus fiskal yang mendorong konsumsi.
“Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sekitar 3,0 persen,” kata Perry.
|Baca juga: Pemenuhan Ekuitas Minimum Perusahaan Asuransi pada 2026 Diminta Direlaksasi, Begini Respons OJK
|Baca juga: Tok! BI Rate Turun 25 Bps Jadi 4,75% per September 2025
Sejalan dengan kondisi itu, sebagian bank sentral dunia mulai mengambil langkah moneter akomodatif, kecuali Jepang. Probabilitas penurunan suku bunga acuan AS, Fed Funds Rate (FFR), juga semakin tinggi sejalan dengan naiknya pengangguran di Negeri Paman Sam.
Di tengah ketidakpastian global, aliran modal ke emerging market cenderung tertahan, sementara minat terhadap emas semakin meningkat. BI menegaskan perlunya penguatan respons kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak volatilitas pasar keuangan global.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
