Media Asuransi, JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menyatakan komitmennya untuk memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengungkapkan mayoritas pemda di Indonesia sebenarnya telah memiliki kesiapan digital, namun pemanfaatannya masih belum optimal.
Saat ini, sebanyak 91,8 persen atau 501 dari total 546 pemda telah memiliki kemampuan digital. Meski demikian, Dicky menilai pemahaman aparatur daerah terhadap perluasan ekosistem transaksi digital masih perlu dipercepat.
“Kemampuan memahami perluasan ekosistem secara digital ini perlu kita terus dorong,” ujar Dicky, dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Senin, 26 Januari 2026.
Untuk mempercepat digitalisasi daerah, BI telah mengembangkan platform Kapasitas dan Literasi Sinergi (Katalis) dalam kerangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Platform ini difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah serta sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan sektor fintech.
|Baca juga: Genjot Bisnis, BTN (BBTN) Siapkan Penguatan Modal hingga Dirikan Anak Usaha Asuransi di 2026
|Baca juga: Legislator Pertanyakan Efektivitas Kredit Program Perumahan BTN (BBTN) untuk Milenial
|Baca juga: Rapat Komisi XI DPR Tetapkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Dicky menegaskan, perluasan penggunaan QRIS, khususnya untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, akan meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan keuangan daerah.
“Dari berbagai upaya kita mengembangkan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah, yang paling utama tentunya adalah tata kelolanya akan optimal. Semua akan tercatat akurat langsung kepada akun,” tutur Dicky.
Tak hanya dari sisi penerimaan, Dicky juga mendorong transformasi di sisi belanja daerah. Ia mengusulkan pengembangan marketplace nasional yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital untuk memenuhi kebutuhan belanja pemda.
Menurutnya integrasi tersebut akan menciptakan efisiensi belanja sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan digitalisasi menyeluruh, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran, Dicky optimistis ekonomi daerah dapat tumbuh lebih inklusif.
“Dengan kondisi seperti itu, kita yakini pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat ini akan bisa tercipta,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
