1
1

Implementasi QRIS Masih Belum Merata, BI: Akses Internet dan Kualitas Sinyal Jadi Kendala Utama!

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendrata dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar secara virtual, Rabu, 21 Januari 2026. | Foto: Media Asuransi/Sarah Dwi Cahyani

Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengakui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara merata di seluruh wilayah Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Hal itu terutama terkait kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah daerah.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendrata menyampaikan keterbatasan akses internet dan kualitas sinyal menjadi kendala utama dalam pemanfaatan QRIS, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

“Memang ada gitu ya beberapa tantangan, misalnya, adanya keterbatasan internet maupun sinyal di daerah tersebut sehingga menghambat penggunaan QRIS itu sendiri,” ungkap Filianingsih, dalam konferensi pers Hasil RDG BI, Rabu, 21 Januari 2026.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjutnya, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. BI secara aktif bekerja sama dengan industri penyedia jasa QRIS serta kementerian terkait guna mempercepat infrastruktur digital nasional.

|Baca juga: Rupiah Ambruk di Awal Tahun, BI Beberkan Akar Masalahnya!

|Baca juga: BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,7% di Kuartal I/2026

|Baca juga: Perluas Ekosistem Pembayaran Digital, BI Bidik Transaksi QRIS Tembus 17 Miliar di 2026 

“Bank Indonesia terus bekerja sama dengan industri penyedia jasa QRIS dan juga kementerian terkait yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat infrastruktur di daerah tersebut, termasuk juga penguatan sinyal,” ungkap Filianingsih.

Selain itu, masih kata Filianingsih, BI juga melakukan pemetaan wilayah secara lebih komprehensif dengan dukungan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Pemetaan tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot.

“Kita memetakan blank spot yang ada di daerah itu, sehingga kita bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang untuk membangun infrastruktur termasuk juga Base Transceiver Station (BTS) di sini,” pungkas Filianingsih.

Editor: Angga Bratadharma

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post BI Tegaskan Sistem Keuangan RI Kuat dan Stabil hingga Akhir 2025
Next Post BI Catat Transaksi Digital Melesat di Triwulan IV/2025, Berikut Rinciannya!

Member Login

or