Media Asuransi, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyoroti soal belum adanya keseriusan pemerintah dalam merancang kebijakan perumahan rakyat. Adapun urusan penyediaan hunian bagi masyarakat masih jauh dari kata prioritas.
“Menurut saya kita harus serius dalam merancang ulang kebijakan terkait dengan perumahan bagi masyarakat,” ujar Fahri, dalam Indonesia Economic Prospects, di Jakarta, Senin, 23 Juni 2025.
|Baca juga: Begini Cara Mengetahui Investasi Saham Sudah Sesuai Syariah atau Belum
|Baca juga: Danantara Bakal Rampingkan 16 Perusahaan Asuransi BUMN, Ini Tujuannya!
“Saya sebenarnya baru di sektor ini, bahkan sebelumnya saya lebih banyak dalam politik dan komisi yudisial di parlemen. Tapi dari pandangan saya, belum pernah ada rancangan yang serius untuk menangani isu perumahan ini,” tuturnya.
Salah satu isu utama yang dihadapi saat ini adalah backlog perumahan, yakni ketimpangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Fahri mengusulkan kebijakan subsidi tanah sebagai langkah awal.
Tanah yang dimaksud berasal dari aset pemerintah pusat maupun daerah, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun rumah tinggal. Selain itu, subsidi tanah juga dinilai mampu mendukung perencanaan kota yang lebih baik.
Dengan mengatur pemanfaatan tanah milik negara, Fahri menilai, pemerintah dapat mencegah pembangunan liar dan kawasan kumuh, terutama di area rawan seperti pinggir sungai.
|Baca juga: Nama Bank Jakarta Jadi Merek Dagang Baru Bank DKI, Berikut Filosofinya
|Baca juga: Pramono Anung: Bank Jakarta Harus Profesional dan Siap IPO
“Saya pikir kalau subsidi tanah dapat memberikan kita kebijakan yang lebih jelas terkait dengan perencanaan tata kota, karena itu akan memberikan kontrol penuh terhadap pembangunan rumah yang menggunakan tanah milik pemerintah, sehingga turut membantu pemerintah dalam pembangunan perkotaan,” jelasnya.
Fahri menekankan pentingnya fokus pemerintah dalam penyediaan hunian, mengingat jutaan orang masih mengantre untuk memiliki rumah. Ia menyebut kebutuhan papan harus menjadi perhatian serius setelah kebutuhan sandang dan pangan.
“Kita sudah berhasil menyelesaikan masalah sandang dan pangan, tapi sekarang kita perlu menangani masalah papan. Jadi kenapa pemerintah tidak memberikan kebutuhan dengan menyediakan tanah subsidi sehingga masyarakat dapat membangun rumah di tanah tersebut?” kata Fahri.
Menurutnya kebijakan subsidi tanah dapat menekan harga rumah, karena biaya lahan menjadi lebih murah. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan bentuk subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau bunga. Namun saat ini, fokus utama adalah memastikan subsidi tanah bisa menjadi titik awal bagi masyarakat untuk memiliki hunian.
|Baca juga: Investor Diminta Tidak Menyerahkan Sepenuhnya Keputusan Investasi kepada AI
|Baca juga: Rekomendasi Saham Pilihan untuk Cari Cuan saat Geopolitik Kian Memanas
“Subsidi tanah ini akan menyelesaikan masalah rumah bagi masyarakat di masa mendatang. Jika tidak, kita tidak akan pergi ke mana-mana. Jadi setiap tahun akan terjadi backlog 10 juta, 11 juta, seperti itu,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
