Media Asuransi, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera merespons kasus jeratan pinjaman online (pinjol) usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa kasus orang terjerat pinjol di Indonesia menyentuh 54.474 aduan.
“Meminta pemerintah untuk segera merespons seluruh pengaduan terkait pinjol tersebut, selanjutnya dilakukan pendalaman kasus apakah masuk dalam ranah perdata atau pidana,” jelas Bambang, dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 26 Maret 2024.
Kemudian, lanjut Bambang, setelah dapat dipastikan, baru lembaga yang berwenang dapat menentukan sikap dalam memberikan bantuan penyelesaian kepada masyarakat terkait pinjol tersebut.
|Baca juga: CIMB Niaga Konsisten Terapkan Dual Banking untuk Layani Nasabah Syariah
Bambang menekankan agar pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pinjol, baik dampak, risiko, maupun pinjol yang telah memiliki izin OJK. Hal tersebut dikarenakan masalah-masalah pinjol terjadi akibat kurangnya edukasi dan literasi keuangan masyarakat.
“Meminta OJK untuk mengambil langkah tegas dengan tidak mudahnya memberikan izin operasional terhadap pinjol yang baru, dalam mengatasi maraknya pinjol di Indonesia, di samping melakukan razia terhadap pinjol ilegal, dan memblokir lamanya yang digunakan di media sosial,” jelas Bambang.
Selait itu, dia juga meminta OJK untuk menyusun regulasi terkait pinjol yang mengatur mengenai ambang batas bunga pinjol agar tidak memberatkan masyarakat, dan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar lunas utang yang dipinjam melalui pinjol.
“MPR juga mengimbau masyarakat agar menggunakan pinjol dengan bijak,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
