Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan kinerja serapan anggaran pada 2023 mencapai 97,55 persen. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya di mana capaian pada 2022 hanya 93,61 persen.
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, capaian ini merupakan sejarah bagi Kementerian ATR/BPN yang harus diapresiasi.
|Baca: Pemula Wajib Tahu! Ini Penjelasan tentang Kripto dan Cara Kerjanya
“Ini patut kita syukuri dan mari kita pertahankan dengan harapan tahun depan memperoleh kinerja yang sama. Terima kasih atas kinerja dan kerja spartan dari Bapak Ibu sekalian seluruh jajaran dari pusat sampai daerah,” kata Hadi, dikutip dari keterangan resminya, Sabtu, 13 Januari 2024.
Selesaikan program strategis nasional
Memasuki 2024, Hadi mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk kerja lebih spartan lagi dalam menyelesaikan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Mulai dari pendaftaran tanah, ditargetkan akhir 2024, Kementerian ATR/BPN harus berhasil menuntaskan pendaftaran tanah sebanyak 120 juta bidang dari target 126 juta bidang.
“Realisasi untuk penyelesaian PTSL juga benar-benar harus menjaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu walaupun akan kita selesaikan jika ditemukan. Saya target kita di tahun ini bisa mewujudkan 100 kota/kabupaten lengkap,” ujar Hadi Tjahjanto.
Selanjutnya, komitmen yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN yaitu dalam pemberantasan mafia tanah. Salah satu upaya konkret dalam menuntaskan hal ini, menurut Hadi, adalah dengan menerapkan sertifikat tanah elektronik pada program redistribusi tanah.
|Baca: Prudential dan CIMB Thai Kerja Sama Bancassurance untuk Perkuat Bisnis
“Saya minta redistribusi disertifikatkan secara elektronik, sehingga tidak akan ada titipan semua akan terlihat apabila mereka bukan penduduk di situ,” lanjutnya.
Terkait dengan sertifikat tanah elektronik, Menteri ATR/Kepala BPN harap bisa diimplementasikan di seluruh Kantor Pertanahan termasuk sertifikat redistribusi tanah. Menurutnya, selain sertifikat yang harus diterbitkan secara elektronik, program redistribusi tanah harus diperhatikan dengan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
“Apa yang kita inginkan di 2024, sekali lagi, 2024 saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk merealisasikan sertifikat untuk rakyat dan percepatan-percepatan dalam program redistribusi maupun PTSL agar target 2024 sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
