Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhamad Misbakhun meminta agar masyarakat tetap patuh membayar pajak. Pasalnya, pajak yang dibayarkan dipergunakan untuk pembangunan Tanah Air.
Imbauan itu dilontarkan Misbakhun meski belakangan muncul aksi protes besar-besaran di sejumlah daerah terkait penggunaan uang negara untuk pejabat maupun kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.
|Baca juga: Jahja Setiaatmadja Kembali Tambah Kepemilikan Sahamnya di BCA (BBCA), Jadi Berapa?
|Baca juga: Ini Profil Jung Ho Han, Direktur KB Bank Indonesia (BBKP) yang Lepas Seluruh Sahamnya
Dirinya mengungkapkan seruan sebagian pihak untuk tidak membayar pajak adalah langkah yang keliru dan justru merugikan rakyat sendiri. “Pajak harus dibayar. Itu kan kewajiban kita kepada negara,” ujar Misbakhun, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 4 September 2025.
Ia menekankan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tercatat realisasi penerimaan pajak per Juli 2025 mencapai Rp1.195 triliun atau sekitar 58,3 persen.
Angka tersebut merupakan target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.050 triliun. Penerimaan dari pajak nantinya akan menopang program prioritas nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi bagi masyarakat kecil.
“Kalau masyarakat ikut-ikutan tidak membayar pajak, yang dirugikan adalah rakyat juga. Karena dari pajak itulah kita bisa membiayai sekolah gratis, subsidi pupuk, layanan kesehatan, dan berbagai program sosial,” tegas Misbakhun.
Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam menggunakan uang negara. Menurutnya protes yang terjadi di sejumlah daerah harus dijadikan evaluasi agar pengelolaan keuangan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
|Baca juga: AAUI Catat Klaim Asuransi Umum Capai Rp21,17 Triliun di Semester I/2025
|Baca juga: Begini 3 Jurus Pamungkas dari Pemerintah Perangi Sampah Informasi
“Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik dan memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Itu yang akan membuat masyarakat semakin percaya untuk taat membayar pajak,” ucapnya.
Lebih jauh, Komisi XI DPR RI berkomitmen akan terus mengawasi kinerja otoritas fiskal, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar sistem perpajakan lebih adil, modern, dan mampu meningkatkan kepatuhan tanpa membebani masyarakat kecil.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
