Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhamad Misbakhun memberikan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Misbakhun tidak lupa mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokus pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun, dikutip dari keterangannya, Rabu, 15 Oktober 2025.
|Baca juga: Legislator Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang Gunakan Debt Collector
|Baca juga: Allo Bank (BBHI) Gelar RUPSLB, Berikut Hasil Keputusannya!
Terkait hal tersebut, Misbakhun menyoroti salah satu komentar yang dilontarkan Menkeu Purbaya mengenai pemotongan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.
Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapat dengan DPR, tapi karena masih proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Bahkan, ia menyarankan, agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.
|Baca juga: Industri Pergadaian Makin Dilirik, PPGI Sebut Pembiayaan Tumbuh 37% hingga Mei 2025
|Baca juga: Aset Berisiko Alami Tren Kenaikan Luar Biasa di 2025, Berikut Imbauan DBS!
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke delapan persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. “Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
