Media Asuransi, JAKARTA – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong optimalisasi penggunaan ekosistem keuangan syariah dalam pembiayaan proyek negara melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk yang menyentuh Rp1.695 triliun.
Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub menjelaskan salah satu yang menjadi fokus utamanya adalah mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan syariah dalam pengelolaan SBSN atau sukuk.
|Baca juga: MSIG Life (LIFE) Dapat Restu Spin Off Unit Asuransi Syariah dari Pemegang Saham
|Baca juga: Rupiah Terus Dihantam Dolar AS, Bos BI Komitmen All Out Stabilkan Mata Uang Garuda
“Sukuk kita ini sekarang Rp1.695 triliun. Per tahun kurang lebih negara itu menempelkan sukuk Rp300 triliun hingga Rp500 triliun,” ungkap Sholahudin, dalam acara Ijtima’ Sanawi XXI 2025 di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Namun, penggunaan dan pengalokasian SBSN ini belum sepenuhnya menggunakan lembaga keuangan syariah baik di perbankan, asuransi, maupun instrumen syariah lainnya. “Oleh karena itu, kalau dari sebesar itu menggunakan lembaga keuangan syariah, tentu saja nanti ini akan ikut mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah,” ujarnya.
Dirinya menilai terdapat banyak isu yang beredar seperti kapasitas asuransi. Dalam hal ini, tambahnya, kapasitas asuransi di Tanah Air belum bisa meng-cover projek-proyek yang dibiayai oleh SBSN. Namun demikian, dirinya menepis hal tersebut.
|Baca juga: Legislator: Dana Pensiun Bertujuan Memberikan Jaminan untuk Pekerja di Masa Tua
|Baca juga: Pengaduan JKN Terus Berulang, Tanda Masalah Belum Tuntas?
“Tapi ketika kita mendalami faktanya, ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Misalnya kayak UIN seluruh Indonesia pembangunannya dibiayai menggunakan dana sukuk, KUA seluruh Indonesia, kemudian asrama haji seluruh Indonesia, rumah sakit haji seluruh Indonesia, semuanya bisa di-cover dengan asuransi syariah,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
