Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan sepanjang 2025 kondisi global diwarnai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan fragmentasi, serta ketegangan geopolitik yang berdampak pada volatilitas pasar keuangan dan arus modal.
“Sehingga menuntut respons kebijakan yang adaptif, kredibel, dan terkoordinasi,” kata Misbakhun, dalam rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) membahas laporan kinerja Bank Indonesia tahun 2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
|Baca juga: Jajaran Direksi CIMB Niaga (BNGA) Kompak Borong Saham Perusahaan, Apa Tujuannya?
|Baca juga: Prudential Indonesia Perkuat Keagenan dan Bancassurance Dorong Pertumbuhan Premi di 2026
Dalam kesempatan itu, dirinya menjelaskan, agenda rapat kerja bersama Dewan Gubernur BI utamanya membahas laporan kinerja Bank Indonesia pada 2025. Pembahasan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku di mana BI wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan sesuai peraturan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
“Nah, laporan triwulan yaitu ayat empatnya, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Bank Indonesia dimaksud ayat 3, dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, anggota Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia,” katanya.
|Baca juga: Dana Pensiun Mulai Terapkan Life Cycle Fund, OJK Soroti Tantangan Berikut!
|Baca juga: SMBC Indonesia (BTPN) Umumkan Pengunduran Diri Ninik Herlani dari Kursi Komisaris
Ia menjelaskan laporan tersebut mencerminkan pelaksanaan tugas dan wemenang Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian saat ini.
Di tengah tantangan tersebut, lanjutnya, Bank Indonesia menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang mencapai 109,31 persen dan seluruh indikator berada di atas target.
|Baca juga: Legislator Dorong Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Masuk Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
|Baca juga: Dorong Gaya Hidup Sehat, Allianz Indonesia Hadirkan Inisiatif Wellbeing
Dirinya menambahkan stabilitas makroekonomi domestik tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta ketahanan sistem keuangan yang tetap kuat.
Selain itu, tambahnya, berbagai bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terlihat terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan termasuk melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan ekonomi keuangan secara inklusif.
|Baca juga: Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Diminta Lebih Sensitif terhadap Pekerja Perempuan
|Baca juga: Bank Mandiri (BMRI) Catat Kredit Infrastruktur Tumbuh 30,8% per Februari 2026
“Dalam kaitan tersebut, Komisi XI mencermati efektivitas kebijakan tersebut, termasuk aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan, guna memastikan pelaksanaan mandat Bank Indonesia senantiasa sejalan dengan kepentingan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
