Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak masyarakat ikut serta memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kericuhan setelah aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat melakukan perbaikan, namun tidak menutup pintu bagi warga yang ingin berkontribusi.
“Nah kita lihat kerusakan yang kalau skalanya kecil bisa ditangani oleh pemerintah daerah dengan anggaran pemerintah daerah. Kalau bisa gotong royong dibantu oleh warga masyarakat yang mampu,” ucap Tito, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Selasa, 2 September 2025.
|Baca juga: Rumor Sri Mulyani Mundur Bikin Pasar Keuangan RI Terguncang? Begini Kata Ekonom!
|Baca juga: Jaya Bersama Indonesia (DUCK) Ajukan Penundaan Delisting dari BEI
Ia menambahkan keterlibatan masyarakat tidak menjadi masalah selama prioritas anggaran tetap dialokasikan melalui APBD. Tito juga menekankan opsi lain apabila APBD tidak mencukupi, yakni dengan mekanisme hibah dari pemerintah provinsi atau kabupaten lain yang memiliki anggaran dan kapasitas fiskal lebih kuat.
Bila kerusakan masih sulit ditangani, lanjutnya, pemerintah pusat pun siap turun tangan. “Nanti akan kita lihat. Kami sedang melakukan koordinasi mana daerah yang bisa menyelesaikan sendiri, mana yang bisa dengan antardaerah dibantu, dengan provinsi, misalnya, atau juga yang perlu dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Tito.
|Baca juga: Indef: Motif Demonstrasi Bukan soal Asing tapi Masalah Perut
|Baca juga: Fasilitas Umum hingga Mobil Rusak Akibat Unjuk Rasa, AAUI: Segera Lakukan Klaim!
Data Kemendagri mencatat setidaknya ada 23 daerah yang fasilitas publiknya rusak akibat aksi anarkistis. Di Jakarta, kerusakan meliputi stasiun MRT dengan nilai kerugian Rp3,3 miliar, halte Transjakarta sebesar Rp41,6 miliar, serta CCTV senilai Rp5,5 miliar.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
