Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Paket kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Airlangga menyampaikan paket kebijakan ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, serta lima program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. Dari delapan program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta.
|Baca juga: DAI Harap Kemenkeu Pandang Asuransi Jadi Indikasi Industri Jasa Keuangan Kuat dan Sehat
|Baca juga: Berikut 6 Rekomendasi Saham Pilihan dari BNI Sekuritas
“Peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar,” ujar Airlangga, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 16 September 2025.
Lebih lanjut, pemerintah memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat sebanyak 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.
Selain itu, juga terdapat program bantuan pangan 10 kilogram beras yang akan disalurkan untuk dua bulan yakni Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun, serta subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek daring, supir, dan kurir dengan target penerima manfaat 731.361 orang.
Pemerintah juga menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus lima persen menjadi BI Rate plus tiga persen, mempercepat integrasi sistem kementerian/lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan OSS, serta menyiapkan pilot project ekonomi digital di sejumlah kota besar, salah satunya adalah Jakarta.
|Baca juga: Asuransi Sinar Mas Tanggung Risiko Peluncuran Satelit Nusantara Lima
Dalam program paket ekonomi ini, pemerintah juga memberikan kepastian perpajakan bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029. “Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang telah dibentuk untuk mengakselerasi program-program prioritas Presiden Prabowo.
“Untuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo,” jelas Purbaya.
Purbaya mengaku akan terbuka dalam menerima pengaduan dari dunia usaha sehingga hambatan-hambatan yang dialami oleh sektor swasta dapat dihilangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik.
“Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah,” tutup Purbaya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
