Media Asuransi, JAKARTA – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah mulai menggeser fokus kebijakan dari meningkatkan inklusi keuangan menuju pencapaian kesejahteraan keuangan masyarakat.
Pergeseran ini dianggap penting lantaran akes keuangan terus meningkat, namun belum sepenuhnya berdampak pada ketahanan dan kualitas hidup masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ali Murtopo S. mengatakan arah kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Presiden agar pembangunan sektor keuangan tidak hanya menitikberatkan pada akses, tetapi juga dampak nyata bagi masyarakat.
|Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi RI di 2025 tembus 5,11% Dinilai Jadi Fondasi Menuju Target 8%
“Mengapa kesejahteraan keuangan itu penting untuk kita capai. Yang pertama adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Ali, dalam Talkshow Launching Aksi Klik dan Aku Bisa Sejahtera, di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia memiliki pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sedangkan survei konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan alokasi keuangan masyarakat Indonesia 75 persennya untuk konsumsi harian, 11 persen membayar utang, dan hanya 14 persen ditujukan menabung.
Tidak hanya itu, trend buy now pay later juga memperoleh persentase tinggi yakni 50 persen nasabah yang berusia 18 tahun hingga 35 tahun. “Ini ada sumber BCG Financial Health In SEA 2025. Jadi angka-angka ini menjadi kesadaran bagi kita pentingnya kesatuan kita (pemangku kepentingan) untuk berjuang bersama-sama,” ujar Ali.
|Baca juga: BI Luncurkan AKSI KLIK untuk Genjot Literasi Keuangan dan Perluas Akses Pembiayaan UMKM
|Baca juga: Airlangga Sebut Emas Jadi Safe Haven di Tengah Ketidakpastian Global
Dari sisi ketahanan keuangan, risiko yang dihadapi masyarakat Indonesia juga cukup tinggi. Ia menyebut sekitar 110 juta penduduk tinggal di wilayah rawan bencana, yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi keluarga.
“Akhir tahun rasanya masih belum selesai bagaimana bencana di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, saat ini secara bahu membahu untuk (melakukan) penyelesaiannya. Belum lagi, yang sekitar Jawa Tengah, cukup banyak juga untuk bencana tersebut,” jelasnya.
Tantangan lain juga terlihat dari minimnya perencanaan keuangan jangka panjang. Data menunjukkan satu dari tiga orang menabung lebih sedikit atau bahkan tidak menabung sama sekali. Sementara untuk persiapan masa pensiun, hanya satu dari 10 orang yang secara aktif menyiapkan dana pensiun.
|Baca juga: Allianz Syariah: Asuransi Kesehatan Saja Tidak Cukup, Perlu Proteksi Penyakit Kritis
|Baca juga: Allianz Syariah Sarankan Punya 2 Proteksi Sekaligus: Kesehatan dan Penyakit Kritis
|Baca juga: Bank Neo Commerce (BBYB) Resmi Masuk Indeks Economic 30 BEI
Menariknya, meskipun tingkat literasi keuangan masih relatif rendah, namun tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangan justru sangat tinggi. Survei dari UBS bersama studi ASEAN Consumer Sentiment 2025 mencatat sekitar 90 persen responden merasa percaya diri mengelola keuangan pribadi.
Namun, di sisi lain, risiko penipuan digital juga meningkat. Sekitar satu dari empat orang dilaporkan kehilangan uang akibat penipuan transaksi real-time pada 2024, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperkuat agenda kesejahteraan keuangan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
