Pendapatan Negara Seret, Ini Biang Keroknya Kata Sri Mulyani!

Media Asuransi, JAKARTA — Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja pendapatan negara hingga akhir semester I/2025 masih menghadapi tekanan. Hal itu terjadi di tengah gejolak ekonomi global dan tren harga komoditas yang mulai moderat.

“Kinerja pendapatan negara menghadapi tantangan di tengah gejolak perekonomian global dan termoderasinya harga komoditas,” ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, Senin, 28 Juli 2025.

|Baca juga: Danantara Bakal Restrukturisasi Asuransi BUMN, Legislator: Pastikan Tidak Terjadi Moral Hazard!

|Baca juga: Dividen BUMN Tidak Lagi Masuk ke Kas Negara, Legislator Peringatkan Hal Ini ke Danantara!

Ia menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.201,8 triliun dengan kontribusi utama berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp978,3 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp222,9 triliun.

Sri Mulyani menyebut kinerja pendapatan negara pada kuartal II/2025 mengalami perbaikan dari awal tahun. Namun, jika dibandingkan secara tahunan, capaian tersebut masih menunjukkan kontraksi.

“Kinerja pendapatan negara di triwulan II/2025 menunjukkan perbaikan dari awal tahun meskipun hingga akhir semester I/2025 masih terkontraksi sembilan persen yoy,” jelasnya.

Menurutnya pelemahan ini dipicu oleh sejumlah faktor eksternal dan struktural dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, tingginya restitusi pajak, serta penurunan harga dan produksi migas, serta komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

|Baca juga: BFI Finance (BFIN) Cetak Pertumbuhan Piutang 14,2% hingga Semester I/2025

|Baca juga: Kebutuhan Masih Rumah Tinggi, Begini Siasat Bank Mega Syariah Dorong Pembiayaan KPR

Tak hanya itu, kebijakan pemberlakuan PPN sebesar 12 persen yang masih terbatas pada barang mewah, serta dividen dari BUMN, juga turut memengaruhi penerimaan negara sepanjang semester pertama 2025.

“Dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, tingginya restitusi, penurunan harga serta produksi migas dan komoditas SDA, pemberlakuan PPN 12 persen terbatas barang mewah, dan dividen BUMN,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Angga Bratadharma