Media Asuransi, JAKARTA – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, meskipun tetap memberikan apresiasi terhadap capaian stabilitas ekonomi nasional.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk menyampaikan capaian fiskal pemerintah patut diapresiasi, namun berbagai tantangan serius masih membayangi.
|Baca juga: Jadi Holding Reasuransi BUMN, Indonesia Re Diminta Tidak Sekadar Besar tapi Harus Profesional
|Baca juga: Komisi XI Sepakati Pertumbuhan Ekonomi RI pada RAPBN 2026 di 5,8%
Menurut Fraksi Gerindra, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan selama sembilan tahun berturut-turut memang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Namun, capaian ini tidak serta-merta menutup sejumlah kelemahan struktural dalam pengelolaan fiskal negara. Defisit anggaran memang terkendali di angka 2,29 persen terhadap PDB, tetapi efektivitas pemanfaatan anggaran masih menjadi sorotan.
“Capaian ini menjadi landasan fiskal yang kokoh untuk melanjutkan transformasi struktural menuju ekonomi kerakyatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sabam Rajagukguk, dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 9 Juli 2025.
Gerindra juga menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi 5,03 persen dan inflasi rendah sebesar 1,57 persen tidak bisa dilepaskan dari risiko eksternal yang masih tinggi. Hal itu terutama depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyentuh Rp15.847 menjadi sinyal rapuhnya ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan global.
|Baca juga: 3 Reasuransi Milik Negara Bakal Dimerger, Pengamat: Mengurangi Kebocoran Premi ke Luar Negeri!
|Baca juga: Modal Besar Saja Tidak Cukup, Pengamat Asuransi Kasih Warning Ini tentang Konsolidasi Reasuransi!
Ia mendesak agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola stabilitas makro ke depan. Di sektor energi, pencapaian lifting minyak sebesar 579,66 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.016,71 ribu barel setara minyak per hari dinilai positif, tetapi keberlanjutan penerimaan dari sektor ini bergantung pada seberapa besar investasi hulu migas bisa ditingkatkan.
Gerindra mengingatkan tanpa terobosan kebijakan, kontribusi sektor migas terhadap APBN akan terus menurun. Sementara belanja negara yang terealisasi hingga Rp3.359,7 triliun atau 100,5 persen dari target, justru menimbulkan pertanyaan soal efisiensinya.
Fraksi Gerindra menekankan belanja tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan dampak terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar 2,03 persen turut dikritik karena berpotensi memperlambat pembangunan di daerah. Gerindra menekankan pentingnya peningkatan kualitas anggaran di level pemerintah daerah.
Untuk sektor pendidikan, Fraksi Gerindra tetap mendukung mandatory spending, namun mengingatkan realisasi Rp569,1 triliun belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia. Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat perlu dikawal agar tidak hanya sekadar populis, tetapi juga tepat sasaran.
Penerimaan negara yang tumbuh 2,4 persen menjadi Rp2.850,6 triliun ditopang oleh pajak dan PNBP, namun penurunan kontribusi dari sumber daya alam menjadi catatan serius. Gerindra berharap pengelolaan SDA oleh Badan Layanan Umum Danantara dapat memberi dampak nyata ke depan. Jika tidak, potensi fiskal dari sektor ini akan terus tergerus.
|Baca juga: Efisiensi atau Eksperimen? Pengamat Peringatkan Risiko di Balik Konsolidasi Asuransi BUMN
Dalam laporan BPK, Fraksi Gerindra mencatat ada 14 temuan yang mencerminkan lemahnya pengendalian internal dan masih adanya ketidakpatuhan terhadap aturan. Fraksi Gerindra mendesak pemerintah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK agar tidak terus berulang.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra meminta agar seluruh catatan dan evaluasi tersebut dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024. Fraksi menilai pembenahan menyeluruh sangat dibutuhkan demi memperkuat ekonomi nasional secara struktural dan menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
