Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 5 Agenda Besar yang harus dikerjakan di masa depan. Bangsa ini memiliki kekuatan dan kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Menurut presiden, 5 agenda besar itu adalah: pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Tahun 2014, hanya sekitar Rp16 triliun, tapi di tahun 2021 meningkat menjadi Rp306 triliun. Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil.
“Sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia. Setelah nikel, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan timah. Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” katanya.
|Baca juga: Presiden Jokowi Bacakan Nota Keuangan, Ini Bocoran Datanya
Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi.
Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci.
“Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil,” jelas Presiden.
|Baca juga: Jokowi Teken Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua, Ini Wilayahnya
Keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM. “19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024,” tegas Jokowi.
Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN (aparatur sipil negara), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. “Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” kata presiden.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
