Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Prabowo, Jumat, 15 Agustus 2025.
|Baca juga: Perdana Susun APBN, Prabowo Bidik Defisit 2,48% hingga Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi 5,4% di 2026
Prabowo menilai kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Hal ini pengabaian terhadap konstitusi yang juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani, dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.
Meski demikian, berdasarkan laporan 299 hari Pemerintahan Prabowo tercatat berbagai kemajuan yang signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah juga membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
|Baca juga: MPR Soroti Arah Pembangunan Prabowo Mulai Kemandirian Pangan hingga Ketahanan Energi
|Baca juga: Ketua MPR: Bangsa Besar Takkan Biarkan Kekayaan Dinikmati oleh Segelintir Orang
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” terang Prabowo.
Tidak hanya itu, pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari US$1 triliun. Lembaga ini difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Dari sisi sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.
“Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” tutup Prabowo.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
