Media Asuransi, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disusun sesuai dengan amanat konstitusi dan merupakan langkah strategis guna memperkuat tata kelola korporasi BUMN.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini selaku Kuasa DPR RI saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU 1/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 38, 43, 44, dan 80/PUU-XXIII/2025, di Jakarta.
|Baca juga: Ada 230 Perusahaan Gadai Ilegal Beroperasi di RI, Bos OJK: Merugikan Masyarakat!
|Baca juga: KB Bank (BBKP) Angkat Widodo Suryadi Jadi Direktur, Robby Mondong Pindah ke Posisi Ini!
DPR RI menilai UU BUMN yang baru dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan peran BUMN terhadap perekonomian nasional, termasuk melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai lembaga sui generis atau badan hukum khusus yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah di bidang pengelolaan BUMN.
“Kehadiran BPI Danantara merupakan bentuk pelimpahan kewenangan Presiden dalam pengelolaan BUMN agar lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelas Anggia, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Berdasarkan prinsip badan hukum dan teori transformasi keuangan, kekayaan negara yang disetorkan kepada BUMN atau BPI Danantara telah menjadi kekayaan badan hukum tersebut dan tidak lagi menjadi kekayaan negara secara langsung. Prinsip ini sejalan dengan teori legal separate personality yang membedakan BUMN sebagai entitas hukum terpisah dari negara.
Selain itu, ditegaskan UU 1/2025 tidak meniadakan kontrol negara terhadap BUMN. Negara tetap memiliki kendali melalui saham Seri A Dwiwarna, yang memberi hak istimewa dalam pengambilan keputusan strategis.
|Baca juga: SMBC Indonesia Gandeng Sribu Dukung Pertumbuhan Berkelanjutan bagi Pelaku UMKM
|Baca juga: OJK Luncurkan Roadmap Pergadaian 2026–2030 Guna Dorong Transformasi Industri Gadai Nasional
Terkait tanggung jawab hukum atas kerugian BUMN atau BPI Danantara, disebutkan pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgement Rule (BJR).
Prinsip tersebut memastikan setiap keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional, tanpa mengurangi ruang penegakan hukum terhadap tindakan pidana seperti korupsi atau manipulasi pembukuan.
“Kerugian pada BUMN atau BPI Danantara dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur pidana yang terbukti. Prinsip business judgement rule tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses hukum,” pungkas Anggia Erma.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
