Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah menegaskan kesepakatan dagang yang dicapai antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait transfer data pribadi lintas negara tidak benar. Yang disepakati ialah penetapan tarif perdagangan 19 persen dari Negara Paman Sam.
Dalam proses negosiasi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Susiwijono Moegiarso menegaskan, pemerintah tidak pernah menyepakati untuk menyerahkan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) kepada pihak asing termasuk ke AS.
|Baca juga: Chatib Basri: Di Indonesia Uang Tidak Jadi Masalah tapi Masalah Jadi Uang
|Baca juga: Bos BI Sebut Kredit Perbankan Tembus Rp8.059,79 Triliun per Juni 2025
“Saya tidak pernah ngomongin ini di dalam proses negosiasi. Tidak ada pengiriman data itu,” tegas Susiwijono, di acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, di Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.
Malahan, Susiwijono menjelaskan, justru data pribadi WNI telah berada di sistem perusahaan Amerika Serikat. Pasalnya tanpa sadar warga negara Indonesia sudah secara sukarela memberikan data tersebut dengan menginput data pribadi di dalam penggunaan aplikasi digital.
”Contoh, kita punya akun Google. Kita kan harus menulis data pribadi kita, oh itu sudah masuk ke Amerika. Termasuk Whatsapp, Instagram, semua akun medsos kita,” ujar Susiwijono.
|Baca juga: BI Buka Peluang Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, tapi Syaratnya 3 Ini!
|Baca juga: Target Molor, Luhut Tetap Ngotot Family Office Rampung di 2025
Melalui kesepakatan dengan AS, lanjutnya, Indonesia justru kini memiliki dasar hukum yang sah dan kuat dalam sistem legal terkait perlindungan data pribadi. Apalagi, Indonesia juga sudah memiliki landasan hukum yakni Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Kalau ditanya kesepakatan, tidak ada kita kirim (data pribadi WNI). Jadi sebenarnya (kesepakatan dagang dengan AS) sangat positif,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
