Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan fiskal memegang peranan strategis dalam mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Langkah ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengerahkan berbagai instrumen fiskal secara spesifik untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Salah satu yang disorot di dalam RPJMN adalah pangsa aset keuangan syariah yang kini terus bertumbuh hingga 51,42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
|Baca juga: OJK Beberkan Update Terbaru POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan
|Baca juga: OJK Beri Jeda Waktu untuk Perusahaan Asuransi Sampaikan Laporan Keuangan Imbas Penerapan PSAK 117
|Baca juga: OJK Ungkap Kabar Terbaru tentang Implementasi Asuransi TPL
“Jujur saja, yang banyak menggelembungkan aset itu adalah instrumen keuangan negara. Sukuk di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara dan korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi,” jelas Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Refleksi Kemerdekaan RI Ke-80 Tahun 2025, bertajuk ‘Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia’, Rabu, 13 Agustus 2025.
Dirinya menilai tanpa hal itu Indonesia tidak akan menembus pada radar yang cukup tinggi baik dari sukuk lokal maupun globalnya. Selain pangsa aset keuangan syariah, wakaf uang juga bertumbuh hingga 0,02 persen dari PDB.
Pemerintah, masih Sri Mulyani, juga telah menyiapkan berbagai program untuk mendorong ekonomi syariah bahkan dari akarnya. Hal itu dilakukan melalui program seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan lainnya. Ia menyebut, platform dan dananya sudah tersedia. Tantangannya tinggal bagaimana para pelaku ekonomi syariah mampu menyuntikkan nilai-nilai syariah di dalam implementasinya.
|Baca juga: Nama Adrian Gunadi Tidak Muncul di Daftar Red Notice Interpol, Bos OJK Tegaskan Hal Ini!
|Baca juga: OJK: Aset PVML Tembus Rp1.049,63 Triliun, Pembiayaan UMKM Capai Rp272 Triliun
“Program itu sudah ada dengan dana, contohnya kooperasi merah putih. Kalau masing-masing Rp2,5 miliar kita akan bicara lebih dari Rp250 triliun di setiap desa dan kelurahan. Pertanyaannya, teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu nggak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi koperasi merah putih?,” tegas Sri Mulyani.
“APBN adalah instrumen bagi kita semuanya dan kita akan terus menggunakan instrumen itu untuk bisa menjawab dan mencapai ideal-ideal yang ingin kita capai, tujuan-tujuan ideal yang ingin kita capai,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
