Media Asuransi, JAKARTA – Tingkat kemiskinan di Indonesia mencatat sejarah baru pada 2025 dengan pertama kalinya jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 23,9 juta orang. Angka ini lebih sedikit dari 2024 yang mencapai 25,2 juta orang dan 2023 yang sebanyak 25,9 juta orang.
“Tingkat kemiskinan juga pertama kali turun di bawah sembilan persen yaitu 8,47 persen. Meskipun headcount-nya ada di angka 23,85 juta. Jumlah penduduk miskin kita juga turun dari 25,22 ke 23,9 juta orang,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.
|Baca juga: OJK: Masyarakat yang Jadi Korban Penipuan Sekarang Bisa Lapor ke Bank dan IASC
|Baca juga: Sri Mulyani Naikkan Anggaran Guru dan Dosen Jadi Rp274,7 Triliun di RAPBN 2026
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, penciptaan lapangan kerja meningkat menjadi 3,59 juta pada 2025 dari 3,55 juta tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,76 persen atau sekitar 7,3 juta orang, lebih rendah dari 2024 yang sebesar 4,82 persen atau 7,2 juta orang.
“Dan stabilitas ekonomi telah memberikan perbaikan pada beberapa indikator kesejahteraan. Tingkat pengangguran kita menurun di 4,76 persen dari tingkat pengangguran terbuka di mana lapangan kerja yang tercipta naik dari 3,55 ke 3,59 juta,” jelas Sri Mulyani.
Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN karena berfungsi sebagai penyangga ekonomi, baik untuk pemerataan pembangunan maupun menghadapi gejolak global.
“Betapa harapan masyarakat terhadap APBN itu begitu sangat beragam dari mulai untuk distribusi yaitu masalah pemerataan, keadilan, alokasi untuk memajukan daerah-daerah terutama yang tertinggal dan pada saat Indonesia mengalami gejolak akibat dampak global selalu APBN menjadi instrumen untuk menjadi buffer yang penting,” bebernya.
|Baca juga: Nilai Tukar Rupiah di Fase Konsolidasi, Ekonom DBS: Mencerminkan Stabilisasi Pasar
|Baca juga: 3 Komisaris Waskita Beton Precast (WSBP) Mundur, Pindah ke Waskita Karya!
Pemerintah pun akan menggandeng Danantara dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak seluruh beban ditanggung APBN.
“Kami akan bekerja sama dengan Danantara dan swasta terutama agar beban tidak seluruhnya ada di APBN namun bisa kemudian mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta di dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tutup Sri Mulyani.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
