Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3.136,49 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Anggaran tersebut digadang-gadang akan diarahkan pemerintah untuk memperkuat kualitas belanja negara sekaligus mendukung tema kebijakan fiskal tahun depan, yakni ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi‘.
|Baca juga: Nikita Mirzani Ngamuk Rekeningnya ‘Diobrak-abrik’, Manajemen BCA Buka Suara!
|Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Rp599,44 Triliun untuk Bayar Bunga Utang 2026
“Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.136.495,7 miliar,” demikian dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, Selasa, 19 Agustus 2025.
Mengutip Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, BPP tercatat terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, realisasi BPP sebesar Rp2.000,70 triliun, kemudian naik menjadi Rp2.493,22 triliun pada 2024 atau tumbuh rata-rata 7,6 persen.
Kenaikan ini dipengaruhi berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan menghadapi dinamika perekonomian domestik maupun global. Sementara itu, BPP pada 2025 diperkirakan terealisasi Rp2.663,44 triliun, naik 6,8 persen dibandingkan dengan 2024.
Anggaran BPP 2026 diketahui akan dimanfaatkan untuk sejumlah program prioritas, antara lain penguatan ketahanan pangan, penguatan ketahanan energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan akses dan kualitas pendidikan termasuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta perluasan layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, alokasi BPP 2026 juga diarahkan untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
|Baca juga: Laba Bersih Asuransi Ramayana (ASRM) Naik 161,69% di Semester I/2025
|Baca juga: Kemenhut Bakal Wajibkan Asuransi bagi Pendaki Gunung Rinjani, Begini Respons AAUI!
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, pemerintah juga menekankan peningkatan efisiensi belanja melalui optimalisasi belanja pegawai agar pelayanan publik lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan. Belanja barang juga diprioritaskan guna menopang kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan sarana prasarana juga ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Pemerintah juga mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
