Media Asuransi, JAKARTA – Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menghadiri Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait perkara pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, di Gedung MK RI, Jakarta.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erna Rini menegaskan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta pengaturan holding operasional dan holding investasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan upaya untuk mengoptimalkan tata kelola korporasi BUMN agar lebih efisien dan berkontribusi besar bagi masyarakat.
|Baca juga: Bank Neo Commerce (BBYB) Relokasi KCP Pantai Indah Kapuk dan KC Medan
|Baca juga: Aturan Baru OJK Bisa Picu Gelombang Merger di Industri Asuransi, Apa Itu?
“Tujuan adanya BPI Danantara, kemudian holding operasional dan holding investasi, adalah supaya pengelolaan korporasi bisa lebih optimal. Dengan begitu, keuntungan BUMN bisa meningkat dan pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Anggia, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Oktober 2024.
Anggia menjelaskan perubahan keempat terhadap Undang-Undang BUMN merupakan bentuk tanggapan DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi dan aspirasi masyarakat. “Kami di DPR selalu terbuka terhadap masukan publik. Sejak UU Nomor 1/2025 diundangkan, berbagai masukan kami tampung, dan perubahan keempat ini menjadi bagian dari perbaikan tersebut,” jelasnya.
Dalam sidang, Anggia menyampaikan keterangan lengkap DPR RI secara lisan dan tertulis. Ia menegaskan pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan upaya untuk memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
|Baca juga: KB Bank (BBKP) Angkat Widodo Suryadi Jadi Direktur, Robby Mondong Pindah ke Posisi Ini!
|Baca juga: IFG Bakal Jadi Holding BUMN Asuransi yang Dimerger, Begini Respons Pengamat dan Asosiasi!
Kondisi itu, tambahnya, dengan tetap menjaga prinsip good corporate governance dan pemisahan kekayaan negara dari kekayaan badan hukum BUMN. Undang-Undang ini menegaskan kekayaan negara yang telah disertakan menjadi modal badan hukum telah terpisah dari kekayaan negara secara langsung.
“Namun, hal itu tidak memutus hubungan negara dengan BUMN, karena negara tetap menjadi pemegang saham, termasuk melalui kepemilikan saham seri A yang memberi hak istimewa kepada negara,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
